Headline

MAKASSAR, BKM — Penyidik Kejakasaan Tinggi (Kejati) Sulselbar menetapkan empat pimpinan DPRD Sulbar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar 2016 sebesar Rp360 miliar saat menyampaikan hasil ekspose kasus ini di kantor Kejati Sulsel, Rabu (410) sore.
Keempat pimpinan DPRD Sulbar yang ditetapkan menjadi tersangka masing-masing Ketua DPRD Sulbar, Andi Mappangara (AM) bersama tiga wakilnya Munandar Wijaya (MW), Hamzah Hapati Hasan (HHH) dan H Harun (HH).
“Berdasarkan hasil ekspose gelar perkara tadi pagi (kemarin pagi), kita telah tetapkan empat orang tersangka. Keempatnya masing-masing berinisial AM, MW, HHH dan HH,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar, Jan Samuel Maringka, Rabu (4/10).
Maringka, mengungkapkan, keempatnya diduga telah menyepakati besaran nilai pokok pikiran anggaran APBD tahun 2016 mencapai Rp360 miliar untuk dibagi-bagikan kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar sebanyak 45 orang.
Dimana, kata Maringka, dari anggaran tersebut, yang terealisasi pada 2016 hanya Rp80 miliar. Anggaran sebesar Rp80 miliar ini digunakan untuk kegiatan di tiga SKPD Pemprov Sulbar yakni di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Sekretariat Dewan (Sekwan).
Selain itu juga tersebar di beberapa SKPD lain dan kabupten se-Sulbar. Ada juga yang baru terealisasi di 2017.
“Tersangka telah secara sengaja dan melawan hukum memasukkan pokok-pokok pikirannya, seolah-seolah merupakan aspirasi dari masyarakat tanpa melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman APBD tahun 2016,” tandasnya.
Sementara, kata Maringka, anggaran tersebut dibahas dan disahkan pada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi, rapat-rapat di Badan Anggaran (Banggar) dan paripurna.
Maringka menegaskan jika para tersangka melanggar UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana pada pasal 12 huruf i dijelaskan bahwa penyelenggara negara yang ditugasi melakukan pengawasan, secara langsung atau tidak langsung ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Kejati menjelaskan, perbuatan itu dilakukan para tersangka dengan cara meminjam perusahaan dan menggunakan orang lain sebagai penghubung seperti dari tim sukses, keluarga dan orang kepercayaan.
“Sedangkan dalam kenyataannya dana kegiatan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan pribadi dan fee proyek yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” kata Maringka lagi.
Ditanya soal kapan keempat tersangka akan diperiksa dalam statusnya sebagai tersangka, Maringka mengungkapkan jika para tersangka akan diperiksa pekan depan.
Sementara itu, BKM berulang kali menghubungi nomor HP keempat tersangka tidak ada yang aktif. Informasi diperoleh jika pimpinan DPRD akan memberikan tanggapan secara resmi kepada pers terkait penetapan tersangka oleh Kejati.
Sekadar diketahui, kasus ini bermula saat terbit Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, Nomor: PRINT-532/R.4.5/Fd.1/09/2017 tanggal 11 September 2017. Dimana Tim Penyidik berhasil mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD Sulbar 2015-2016 yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPRD Sulbar periode 2014-2019.
Pengusutan kasus tersebut dilakukan oleh tim penyelidik Kejati Sulselbar lantaran disinyalir ada dugaan penyimpangan dalam pengelolaan serta penggunaan APBD Provinsi Sulbar tahun 2016 terkait program anggaran aspirasi DPRD.
Sejak bergulirnya kasus ini di tahap penyidikan, ada sekitar 15 orang saksi dari SKPD Pemprov Sulbar dan 44 orang saksi dari legislator DPRD Provinsi Sulbar yang diperiksa. (mat)

MAKASSAR, BKM — Bakal calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin bicara blak-blakan soal adanya sejumlah elit partai yang berada di belakangnya. Siapa-siapa saja mereka?
Kepada sejumlah wartawan di sebuah warung kopi, Selasa (3/10), pria yang akrab disapa Appi ini menyebut ada tiga petinggi parpol yang mendukung dirinya untuk ikut berkompetisi di pemilihan wali kota Makassar, 27 Juni 2018 mendatang.
Mereka adalah politisi Partai Golkar Erwin Aksa, politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno dan politisi Partai Hanura Raja Sapta Oktohari Oddang. “Iya tentulah, karena ketiganya adalah mantan ketua umum BPP HIPMI (Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia),” ujar Appi.
Menurutnya, baik Erwin Aksa, Sandiaga Uno yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, maupun Raja Sapta Oktohari merupakan mantan ketua umum BPP HIPMI). “Sejak dulu kan saya aktif di HIPMI. Jadi tidak salah jika beliau-beliau ikut membantu saya,” jelasnya.
Soal peluang partai yang akan mengusungnya sebagai calon wali kota, pria kelahiran Majene, 20 September 1975 ini mengaku tengah menjalin komunikasi dengan banyak partai. Diantaranya Golkar, Nasdem, Hanura dan Gerindra.
“Hampir semualah partai kami intens berkomunikasi, termasuk Hanura. Bahkan progresnya di Hanura sudah mencapai 50 persen,” klaim Appi.
CEO PSM Makassar ini mengaku menggunakan multiwindows dalam melihat peluang untuk meraih dukungan parpol. “Kita masing-masing punya strategi untuk mendekati elit parpol. Saya dekati semua. Termasuk pimpinan partai di tingkat provinsi dan kota Makassar,” jelasnya.
Soal calon pendamping untuk posisi calon wakil, Appi yang kembali menegaskan hanya siap maju di Pilwali untuk posisi calon wali kota mengisyaratkan bila wakilnya nanti adalah yang mampu meningkatkan keterpilihan, serta dapat menjaga harmonisasi hubungan jangka panjang.
“Saya siap dengan siapa saja. Saya saya bicara dengan semua orang. Termasuk ibu Cicu, Aru, Pak Rusdin dan tokoh partai lainnya,” ucapnya.
Menantu Aksa Mahmud ini mengakui jika hubungannya dengan Cicu –panggilan akrab Wakil Ketua DPRD Sulsel dari Nasdem Andi Rachmatika Dewi– sudah lama. Bahkan sejak menjadi penyiar di radio Prambors, serta momen lainnya. Hanya saja, dalam perjalanannya Cicu yang tak lain adalah ketua DPD Nasdem Makassar lebih dulu eksis di panggung politik dari dirinya.
Tentang seberapa besar dukungan orang tua serta keluarga agar dirinya maju di pilwali, Appi mengakui jika dirinya tak akan maju tanpa dorongan dari mereka. “Tak mungkinlah saya maju tanpa restu dari orang tua. Nanti saya bisa jadi batu,” kelakar Appi.
Tak hanya itu, komisaris utama pada sebuah media ini juga tak akan maju, atau siap mundur jika nanti surveinya tidak naik-naik. “Kalau survei saat ini memang jauh di bawah petahana. Tapi nanti kalau survei saya tidak naik-naik, saya tentu akan mundur,” pungkas Appi, yang juga siap meninggalkan sejumlah aktifitasnya bila kelak terpilih. (rif)