Headline

MAKASSAR, BKM — Hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara pedagang dan Makassar Tunggal Inti Raya (MTIR) terkait harga lods Pasar Sentral. Tarik ulur kepentingan masih terjadi, yang membuat Pemerintah Kota Makassar masih berhati-hati dalam menetapkan harga kesepakatan.
Kisruh Pasar Sentral mendapat perhatian Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Pertengahan tahun lalu, JK mewanti-wanti agar persoalan lods pasar tersebut segera diselesaikan paling lambat enam bulan dari waktu itu. Jika tidak, akan diserahkan ke gubernur. Namun hingga saat ini, Pemerintah Kota Makassar ternyata belum mampu menyelesaikan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Makassar Senin (27/2), Wapres mengungkapkan, sudah ada campur tangan dari pemerintah provinsi (pemprov) yang berkoordinasi dengan Pemkot Makassar terkait Pasar Sentral.
“Sekarang sudah ada campur tangan dari gubernur. Mudah-mudahan segera selesai. Intinya, pemerintah harus tetap berpihak kepada rakyat. Jangan mau dipermainkan oleh pengusaha,” ungkapnya.
Ditemui di tempat yang sama, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, mengaku jauh hari sebelumnya pihaknya sudah melaporkan kepada wapres terkait perkembangannya. Salah satunya masih mencari harga yang layak.
“Jadi saya sudah lapor beliau (JK). MTIR dan pedagang untuk harganya. Bagi saya selaku pemilik dari fasilitas itu, saya belum mau terima. Sesuai dengan arahan Pak Wapres, bagaimana menekan harga untuk masyarakat,” jelasnya.
Dia menambahkan, yang menjadi hambatan tidak bisanya turun harga karena ada penyerahan kios sebanyak 800 kios, dan lahan parkir diberikan oleh pemkot dari MTIR. Tapi kalau itu tidak ada, pasti harga Rp20 juta per kios bisa dicapai.
“Tapi masalahnya, ada gratis 800 kios. Coba dicarikan lagi bagaimana bisa turun. Kan posisinya sekarang Rp42 juta. Itu bagaimana bisa ditekan. Kita lagi cari apa-apa saja untuk turun,” ucapnya.
Lanjut Danny, pihaknya memberikan target sebelum bulan Mei harga lods akan diputuskan dan pedagang sudah bisa menempatinya berjualan. “Karena kalau kesepakatan kelayakan bangunan, air, listrik dan lain sebaginya itu sudah siap. Tinggal sertifikasi kelayakan bangunan,” pungkasnya.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kembali menekankan agar Pemkot Makassar segera menyelesaikan persoalan Pasar Sentral dengan mempertimbangkan kepentingan dua belah pihak.
“Persoalan harga jangan sampai ada yang dirugikan. Harus menguntungkan dua belah pihak. Khususnya untuk para pedagang, ” pungkasnya.
Manajemen PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) memastikan kondisi gedung Makassar Mall atau Pasar Sentral telah siap untuk dilakukan uji kelaikan. Termasuk sudah dapat menampung seluruh pedagang sebelum Ramadan.
Fasilitas yang telah disiapkan PT MTIR, seperti sistem keamanan hingga fasilitas yang ada dalam gedung Makassar Mal sudah ada.
Kuasa Hukum PT MTIR Fanny Anggreani menjelaskan, sesuai komitmen pihaknya telah merampungkan seluruh kesiapan uji kelaikan gedung Makassar Mal. Baik dari sistem keamanan dengan merekrut securiti, menyediakan alat pemadam kebakaran, genset, suplai air maupun listrik.
Untuk itu, tegas Fanny, pihaknya tinggal menunggu kesediaan dari pemerintah kota untuk kembali melakukan uji kelaikan agar Makassar Mal sudah dapat dioperasikan.
Apalagi, tambah Fanny, saat ini sudah banyak pedagang yang telah memegang kunci atau telah menyelesaikan administrasi dan telah siap mengisi kios dan lods. Dipastikan juga, para pedagang dapat mulai berjualan sebelum Ramadan seperti yang telah ditargetkan.
“Sudah rampung semuanya. Tinggal menunggu saja kapan diuji kelaikan. Semuanya sudah aman,” tegas Fanny kepada BKM, Senin (27/2).
Sebelumnya, Jumat (17/2) lalu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto turun langsung melakukan pengecekan kondisi fisik bangunan Makassar Mal bersama staekholder terkait. Seperti Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, PD Pasar Makassar Raya dan MTIR.
Menurut Danny, kunjungan yang dilakukan sebagai tindaklanjut dari surat yang diajukan PT MTIR ke Pemerintah Kota Makassar untuk turun melakukan uji kelaikan gedung Makassar Mal sebelum dioperasikan.
Hanya saja, dalam pengecekan tersebut, pemkot masih belum puas. Karenanya diberikan jangka waktu hingga 1 Maret untuk mempersiapkan lebih matang. Seperti sistem keamanan dalam gedung mulai dari kesiagaan gawat darurat, suplai air dan juga listrik. (rhm-arf/rus)

MAKASSAR, BKM — Rivalitas sejumlah bakal calon (balon) jelang pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel 2018 kian memanas. Bahkan cenderung mengarah pada aksi saling serang dengan pernyataan yang terkesan menyudutkan.
Meski tanpa menyebut nama, namun pernyataan para balon tersebut mulai mendapat tanggapan dari sejumlah elit partai politik di Sulsel.
“Ini kan belum hari H. Harusnya pembicaraan para bakal calon itu pada rakyat bagaimana pembangunan. Itu yang harus didiskusikan. Sebab yang namanya pergantian pemimpin itu muaranya pada pembangunan,” ujar Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah Erbe, kemarin. Ia menanggapi aksi saling serang antara tim dan relawan sejumlah balon gubernur di media sosial (medsos).
Tanpa ingin menyebut tim dan balon mana yang sudah saling menyerang, Ulla –panggilan akrab Ni’matullah– menilai bahwa pemimpin yang ideal itu tentu tahu betul karakter rakyatnya. Juga tahu bentuk dan situasi daerahnya.
“Selain itu, juga punya konsen untuk kemajuan bersama. Bukan sekelompok orang,” ujar Ulla.
Wakil ketua DPRD Sulsel ini menegaskan bahwa semua warga Sulsel harus sejahtera bersama. Jangan hanya dinikmati sekelompok saja. Soal kepemimpinan, Ulla tetap memuji Gubernur Syahrul Yasin Limpo bersama Agus Arifin Nu’mang. “Harus diakui Pak SYL telah membawa banyak keberhasilan. Ini obyektif. Tapi tentu saja masih ada yang tercecer. Seperti soal kesenjangan, ketimpangan antardaerah sesuai angka IPM dan kesehatan yang masih rendah,” ucapnya.
Jika para balon masih saling menyerang, maka Ulla dengan Demokratnya juga siap maju. “Kalau tak ada yang memenuhi syarat, maka saya siap maju di pilgub. Sebab kita ingin menunjukkan pada orang bila banyak potensi di Sulsel. Tidak berkutat pada satu atau dua orang saja,” ujar Ulla yang tengah mendapat support dari sahabat dan kerabatnya.
Saat ini, para balon gubernur terus membangun komunikasi dengan parpol hingga masyarakat di tingkat paling bawah.
Seperti yang dilakukan Agus Arifin Nu’mang ketika mendampingi Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra Fadly Zon saat memberi kulian umum di kampus Universitas Islam Makassar (UIM), Selasa (28/2).
Agus yang juga Ketua Soksi Sulsel ini disebut berpeluang mendapat usungan Gerindra di Pilgub nanti. Selain Gerindra yang mengontrol 11 kursi di parlemen, Agus juga berpeluang diusung PDIP, PKB, PBB dan PKPI.
Sementara itu, dukungan untuk Ichsan Yasin Limpo juga terus mengalir, setelah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyebut dirinya sebagai satu-satunya calon gubernur Sulsel. Maka tak heran, sejumlah ketua DPD PAN se-Sulselpun ikut mendukung adik gubernur SYL ini.
Tak hanya PAN. Ormas seperti FKPPI di Sulsel pun ikut memberikan dukungan ke Ichsan.
Dalam kunjungannya ke Sinjai dan Bulukumba, Ichsan dan rombongan disambut pengurus FKPPI Sinjai yang diketuai Ny Masati. Kedatangan Ichsan disambut seratusan anggota FKPPI yang berpakain lengkap.
”Bahagia rasanya bisa bertemu dengan para anggota FKPPI dan semuanya masih solid seperti dulu,” ucap Ichsan disambut aplaus anggota FKPPI Sinjai.
Sorenya, Ichsan diundang pengurus DPD PAN Sinjai di salah satu warkop. Mantan bupati Gowa dua periode ini mengakui masih banyak kampanye hitam yang menyasar dirinya. Seperti isu dinasti dan lain-lain yang selalu dikaitkan dengan korupsi.
”Tapi nanti dulu. Kita bisa lihat data dan fakta. Dari ratusan bupati dan gubernur di Indonesia dari dinasti, hanya segelintir saja yang terjaring kasus korupsi. Ini di Indonesia. Kalau di Sulsel kan tidak ada bupati dan gubernur dari dinasti yang terjerat kasus korupsi. Artinya, tidak signifikan kalau isu dinasti dikaitkan dengan korupsi. Bahkan faktanya lebih banyak dari yang bukan dinasti yang terjerat kasus korupsi,’ ‘ungkapnya.
Sehari sebelumnya, anggota DPD RI asal Sulsel Abd Aziz Qahhar Mudzakkar hampir dipastikan kembali ikut bertarung di pilgub Sulsel 2018 mendatang. Hal ini dibenarkan kerabat dekat Aziz, Irfan Yahya yang dikonfirmasi, Selasa (28/2).
“Insya Allah, hampir pasti Ustaz Aziz akan kembali bertarung di pilgub mendatang. Ini berangkat dari melihat situasi dan merespon sejumlah dinamika politik terkini Sulsel,” katanya.
Menurut Irfan, Azis yang tak lain pengelola Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar menjelaskan, bahwa sikap politik Azis tidak terlepas dari berbagai masukan yang berasal dari organisasi serta elemen organisasi masyarakat yang selama ini berada di sekitar Azis.
Dukungan masyarakat juga mengalir kepada ketua Golkar Sulsel transisi Nurdin Halid (NH) saat berkunjung ke Tana Toraja, Palopo hingga Luwu Utara. Tokoh masyarakat Baebunta Luwu Utara Andi Pasalo menegaskan dukungannya kepada NH pada pilgub mendatang.
“Kami atas nama warga Baebunta menyatakan mendukung penuh dan siap memenangkan Bapak Nurdin Halid di Pilgub 2018 mendatang,” ucap Andi Pasalo.
Sementara balon lainnya seperti Nurdin Abdullah (NA), Burhanuddin Andi serta Rusdi Masse juga terus bergerak. Bahkan sudah puluhan tim dan relawan yang telah terbentuk dan melakukan deklarasi hingga pengukuhan di beberapa daerah. (jun-ita/rus)

MAKASSAR, BKM — Pembangunan Bendungan Karaloe ditargetkan bisa rampung pada akhir Desember 2017 mendatang. Namun sayang, hingga akhir Februari ini, progres fisik bendungan yang terletak di Kabupaten Jeneponto itu, berdasarkan laporan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jeneberang dan Pompengan pekan lalu, baru sekitar 11 persen.
Persoalannya terletak pada pembebasan lahan. Kemungkinan besar proyek itu tidak bisa diselesaikan rampungkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga, BBWS Jeneberang-Pompengan mengusulkan perpanjang waktu untuk pengerjaan bendungan tersebut hingga 2020.
Hanya saja, ketika persoalan itu dikonfirmaskan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), orang nomor dua di Indonesia itu belum bisa menjamin. Apakah proyek Bendungan Karaloe nantinya akan diperpanjang atau tidak.
“Nantilah kita lihat,” katanya usai menghadiri Rapat Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (27/2).
JK menyadari betul jika pembangunan suatu bendungan berbeda dengan pembangunan infrastruktur lain seperti jalan. Proyek bendungan harus betul-betul sempurna alias rampung pengerjaannya baru bisa digunakan.
Menurut JK, jika proyek jalan, walaupun misalnya ditarget 100 km namun hanya 75 yang selesai, itu sudah bisa dimanfaatkan.
Dia berharap banyak agar persoalan pembebasan lahan yang menjadi kendala bisa diselesaikan secepatnya, sehingga pembangunan bendungan Karaloe rampung.
Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menegaskan, pengerjaan proyek bendungan Karaloe masih on the track. Berbeda dengan penjelasan BBWS, Syahrul mengatakan proses pembangunan disana sudah mencapai 20 hingga 30 persen.
Dia menyadari selalu ada persoalan pembebasan lahan jika ingin membangun proyek infrastruktur. Namun, sepanjang dikomunikasikan dengan baik, persoalan bisa diselesaikan.
“Sekarang itu prosesnya 20 hingga 30 persen. Saya kira prosesnya masih on the track. Kalau masalah pembebasan lahan selalu ada. Namun sepanjang kita turun dengan baik mengkomunikasikan dengan rakyat kita bisa selesaikan. Jadi komunikasinya saja,” jelas Syahrul.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Andi Dharmawan Bintang menjelaskan, proyek pembangunan Bendungan Karaloe kemungkinan besar akan diperpanjang proses pengerjaannya.
Dia sudah mendapat informasi dari BBWS Jeneberang-Pompengan jika instansi vertikal itu sudah mengajukan permohanan perpanjangan kegiatan hingga tahun 2020 mendatang.
“Dimintakan perpanjangan ke pusat. Saya dengar tinggal tunggu persetujuan, ” jelasnya.
Dia mengemukakan, kondisi di lapangan terkait persoalan pembebasan lahan selalu dinamis. Konsinyasi tetap jalan. Pemprov pun terus melalukan koordinasi untuk mengetahui perkembangan pembebasan lahannya dan dalam waktu dekat akan turun memberi pemahaman kepada warga.
“Pemprov back up secara penuh apa yang dibutuhkan,” kata Dharmawan.
Ketika BKM ingin mengetahui sejauh mana perkembangan proyek ini ke BBWS Jeneberang-Pompengan, tak ada yang bisa dimintai keterangannya.
Kepala BBWS Jeneberang-Pompengan, Agus Setiawan yang dihubungi berkali-kali tak pernah sekalipun mengangkat teleponnya. Demikian pula ketika Kepala Satker Danau dan Sungai BBWS Jeneberang-Pompengan, Anshar dihubungi tak pernah menjawab panggilan. Pesan pendek pun tidak dibalasnya. Anggota DPR RI asal Sulsel dari Komisi VII Muktar Tompo bersuara keras terkait proyek ini. Ia menegaskan, jika waduk Kelara-Kareloe gagal, masyarakat dari dua kabupaten bertentangga, yakni Jeneponto dan Gowa dapat saja menyalahkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Alasannya, karena program waduk tersebut merupakan hasil perjuangan dari pemerintah provinsi serta Kementerian Pertanian yang tidak mampu ditangani dengan baik.
“Bisa saja masyarakat Gowa dan Jeneponto menyalahkan Pak Gubernur SYL dan Menteri Pertanian Pak Amran bila pada akhirnya waduk tersebut terbengkalai atau gagal,” kata anggota Fraksi Hanura ini dalam sebuah diskusi di Warkop Phoenam Boulevard Panakkukang Makassar, Senin (28/2).
Menurut Muktar, dari hasil kunjungannya ke sejumlah desa yang masuk dalam areal proyek, dirinya menemukan banyak ketimpangan. Mulai dari pembebasan lahan, kepemilikan lahan lebih dari satu orang, transparansi harga hingga soal adanya potongan.
“Bahkan beredar tujuh versi harga tanah. Ini jelas ada permainan dari oknum yang tak bertanggung jawab,” ujar Muktar yang mengaku baru meninggalkan sebuah desa terpencil di Jeneponto pada pukul 03.00 dinihari.
Karena itu, kata dia, bila waduk Kareloe tak jadi, maka Pemprov Sulsel dan Kementerian Pertanian akan malu dan disalahkan. Karena sudah menjadi isu regional, bahkan nasional.
Saat ini polemik pembebasan lahan terkait rencana pembangunan Waduk Kelara Kareloe tidak kunjung selesai.
Setelah meninjau lokasi, Muktar mengaku menerima pengaduan dari belasan pemilik lahan. Mereka mengaku terjadi perbedaan pendapat antara warga selaku pemilik lahan dengan tim appraisal terkait harga lahan yang dibayarkan.
Proyek bendungan Kareloe telah bergulir sejak tahun 2013 lalu. terdapat 1.089 bidang tanah yang harus dibebaskan, dengan luas 228 hektar. Sementara anggaran ganti rugi tanah yang disiapkan oleh pemerintah menghampiri Rp100 miliar.
Data yang diterima mantan legislator Hanura Sulsel ini, yakni lahan yang baru dibebaskan atau telah terbayarkan baru sekitar 35 persen.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin mengakui adanya kelemahan dalam proyek waduk tersebut. “Memang sudah banyak aspirasi warga sampai ke saya. Tapi komisi D hanya memonitor perkembangan proyek yang ditangani Balai Pompengan Jeneberang itu,” ujar Darmawangsyah, kemarin.
Adapun pebebasan tanah serta penentuan harga, menurut legislator Partai Gerindra ini, ada tim yang dibentuk. “Insya Allah setelah balik dari kunjungan komisi hari Rabu, saya akan tanyakan ke kepala Dinas PSDA dan jajarannya selaku mitra kerja dari Balai Pompengan,” janjinya.
Anggota DPRD Sulsel dari Partai Demokrat Selle KS Dalle, menambahkan bahwa bila merujuk pada Perpres no 30/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres n0 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, mestinya apa yang terjadi pada proses pemberian ganti rugi lahan di Kareloe tidak ada salah bayar. Dalam hal ini bukan yang orang berhak yang menerima ganti untung.
“Karena dalam perpres tersebut sangat jelas tahapan dan proses yang mesti dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Kecuali kalau tim persiapan pengadaan tanah yang bekerja secara serampangan. Termasuk dalam hal ini pihak BPN yang tidak taat proses dan tahapan,” ujar Selle.
Soal penetapan harga dalam perpres, Selle yang juga anggota komisi D DPRD Sulsel, menegaskan bila disyaratkan adanya konsultasi publik. Dalam hal ini proses komunikasi dialogis bersama para pihak. Termasuk membicarakan secara terbuka nominal ganti rugi. (rhm-rif/rus)

JIKA ingin sukses, jangan pernah takut mencoba. Usai muda tidak pernah jadi penghalang.
Begitulah Indira Faradillah. Di usianya yang ke-21 tahun, ia mencoba menggapai cita dan impiannya.
Usai menuntaskan kuliahnya di Politeknik Informatika Nasional (Polinas) LP3i Makassar jurusan bisnis perhotelan, cewek manis ini langsung terjun merintis karirnya. Ia bekerja pada salah satu hotel di kota ini.
”Planning sejak dulu sebelum kuliah. Begitu selesai langsung bekerja. Syukur, ada tawaran menjadi sekretaris marketing. Menjadi sukses di usia muda itu keinginan saya,” ujarnya di sela-sela menjalani rutinitas pekerjaan di Hotel Dalton.
Cewek kelahiran Makassar, 3 Mei 1995 ini kemudian berbagi cerita tentang suka dan duka selama bekerja. Tiga bulan terakhir, disebutkannya begitu penuh warna. Terutama saat menawarkan produk hotel kepada klien. Tak jarang diantara mereka ada yang suka menggoda.
”Kalau dukanya pasti ada. Apalagi saya orang yang masih butuh belajar. Teori yang didapat waktu kuliah pasti beda saat terjun ke lapangan. Jadi saya masih dalam proses,” katanya merendah.
Dira, sapaan akrabnya merupakan adan pertama dari tiga bersaudara. Buah cinta dari pasangan A Israt dan Mursida Hatir. Kedua orang tua, diakui Dira, sangat mendukung apa yang dipilihnya saat ini dalam meniti karir.
Selama menggeluti pekerjaan di dunia perhotelan, Dira mengaku ada banyak pelajaran, ilmu serta pengalaman yang ia peroleh. Termasuk bertambahnya kenalan dan jaringan.
”Sebenarnya, dulu saya ragu untuk bekerja di hotel. Namun,lama kelamaan keraguan saya itu hilang dengan sendirinya. Intinya disini, jangan dulu menilai sesuatu sebelum mencoba. Karena beda antara orang yang tidak mau mencoba dan orang yang ingin melakukannya,” terangnya.
Rambut panjang dan kulit putih menjadi modal awal bagi Dira untuk posisi marketing di Hotel Dalton. Diapun selalu berusaha untuk menjaga penampilannya. Tidak asal-asalan dan selalu tampil fresh.
”Itu sudah menjadi tuntutan pekerjaan. Kita harus selalu merawat diri. Bagi seorang marketing, bukan hanya tentang bagaimana kita mempromosikan sebuah produk. Tapi juga bagaimana menarik minat klien untuk bekerja sama,” bebernya.
Di usianya kini, Dira yang hobi hangout bersama teman-temannya lebih memilih untuk sendiri. Dia tak punya kekasih. Khawatir akan mengganggu proses pencapaian karirnya ke depan.
”Tidak niat dulu. Nanti saja dipikirkan. Pokoknya fokus berkarirlah. Kalau sudah tercapai, baru dipikirkan,” kuncinya. (ita/rus)