MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memastikan akan menguji calon direksi yang akan mengisi jabatan di perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Makassar, Senin (31/9) lusa, di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar.
Rencana awalnya, pelaksanaan fit and proper test para calon akan dilaksanakan hari ini Sabtu (29/8), tetapi lagi-lagi tertunda untuk ketiga kalinya dengan alasan, Danny sapaan akrab wali kota dipanggil Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) ke Jakarta untuk memberikan laporan pelaksanaan Asean Mayors Forum (AMF).
Dari 55 calon direksi perusda yang ada, Danny hanya akan menguji calon direktur utama dienam perusda yakni PDAM, PD Parkir Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, Bank Perkreditan Rakyat, PD Rumah Potong Hewan dan PD Pasar Makassar Raya.
Pelaksanaan fit and proper test dimulai pukul 16.00 Wita hingga pukul 18.00 wita.
Sedangkan untuk calon direktur Umum, direktur operasional dan direktur teknik hanya ditunjuk langsung tanpa melalui tes dengan alasan kesibukan yang padat.
“ Calon direktur utama saja yang akan diwawancarai langsung oleh pak wali,” Kata Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Muh Mario Said diruang kerjanya, Jumat (28/8).
Dia juga mengaku telah melakukan komunikasi melalui telpon seluler. “Kita sudah hubungi semua calon direksi melalui telpon,”ujar Mario.
Tes calon direksi perusda akan disaksikan langsung beberapa akademisi, kepala SKPD dan media.Rencananya, pelantikan seluruh direktur enam perusda akan dilaksanakan pada September. Kita upayakan setelah selesai semua proses seleksi,”ujarnya.
Menanggapi hal itu, salah seorang calon Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, Amalia Malik mengaku dirinya akan mengikuti aturan. “ Kalau begitumi na bilang pak Wali, kita ikuti,” jelas mantan Sekretaris PDAM Makassar tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar resmi mengumumkan calon direksi perusahaan daerah (Perusda) Kota Makassar yang dinilai lulus tes tertulis.
Dari sekian nama calon direksi tersebut, terdapat nama-nama yang santer disebut calon kuat menjabat direktur utama. Termasuk dua nama dari politisi Kota Makassar dari Partai Golkar yakni Haris Yasin Limpo yang bertarung di jabatan Dirut PDAM Kota Makassar dan Irianto Achmad calon dirut PD Parkir Makassar Raya.
Selain keduanya, juga santer didengar nama Hamzah Ahmad yang juga bertarung diposisi Dirut PDAM, Syamsul Bahri di jabatan Dirut PD Pasar, Arifuddin calon Dirut BPR, Muhammad Nurdin Nani dan Sudirman Lanurung yang bertarung di posisi Dirut RPH serta Hakim Syahrani di posisi Dirut PD Terminal.
Calon Dirut PDAM, Haris Yasin Limpo yang juga adik kandung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo kepada BKM enggan mengomentari informasi yang menyebut namanya sebagai calon kuat memimpin perusda strategis milik Pemkot Makassar.
“Janganmi saya komentari pencalonan itu. Tidak enak,” kata Haris.
Namun Haris mengatakan, sebagai salah satu calon, dirinya sudah mengikuti semua tahapan yang
harus dilalui. Termasuk melengkapi semua berkas dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Dia juga menyatakan kesiapan mengikuti fit and proper test yang akan digelar dalam waktu dekat.
Terpisah, anggota DPRD Kota Makassar merespon positif fit and proper tes dihadapan wali kota. Hanya saja, dewan mengancam siap melaporkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan ada calon direksi titipan.
” Kami mendukung sikap wali kota yang memantau langsung jalannya fit and proper tes. Ini dilakukan agar wali kota bisa melihat sendiri calon yang layak dipilih sesuai kemampuan dan pengetahuan mereka. Apalagi untuk menduduki jabatan direksi perusda sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri, harus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan,”ujar anggota Komisi B, Sampara Syarif, kemarin.
Sampara juga meminta wali kota objektif dalam memilih direksi perusda tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi, seperti calon titipan.” Inilah gunanya fit and proper tes dilakukan di depan wali kota dan ditayangkan di televisi agar secara langsung wali kota dan masyarakat bisa melihat sendiri kemampuan calon direksi perusda,”ujarnya
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Komisi B, Hasanuddin Leo.
Menurutnya, wali kota memiliki cara tersendiri dalam mengangkat direksi perusda agar tidak ada istilah calon titipan yang ujung-ujungnya gratifikasi. tapi seandainya terjadi, maka calon tersebut harus digugurkan dan dilaporkan ke pihak penegak hukum. “Bagaimana bisa memimpin jika mereka sudah berani bermain curang demi meloloskan dirinya dihadapan wali kota,”ucapnya.(man/b)
