Pembebasan Lahan KA di Barru Tersisa 30 Persen

MAKASSAR — Proyek kereta api semakin digenjot pengerjaannya. Kendati Presiden RI Joko Widodo batal melakukan pembantalan rel kereta bulan lalu, tidak menyurutkan semangat untuk terus mengerjakan proyek tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkeretaapian Trans Sulawesi, Henry Hidayat mengemukakan, sampai saat ini pihaknya terus melakukan pengerjaan lahan kereta api. Pekerjaan yang dilakukan adalah meratakan badan jalan yang akan ditempati rel kereta api. Selain itu, sejumlah kontraktor pemenang tender pengerjaan rel kereta api juga mulai menyiapkan bantalan tempat rel akan terpancang.
“Sampai saat ini kami terus melakukan pengerjaan badan jalan. Tahap pertama ditargetkan bisa menyelesaikan 16 Km,” kata Henry usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulsel pekan lalu, membicarakan persoalan lahan.
Sejauh ini, kata Henry, tidak ada kendala berarti yang ditemukan kecuali persoalan pembebasan lahan yang belum rampung seluruhnya.
Untuk Kabupaten Barru, pembebasan lahan yang baru rampung sekitar 70 persen. Sisanya masih dalam proses penyelesaian.
Menurut rencana, akan dibangun 22 stasiun pemberhentian di poros Parepare-Makassar untuk menaikturunkan penumpang.
Masing-masing dua stasiun di Kota Makassar, 4 di Maros, 6 di Pangkep, 8 di Barru, dan 2 di Kota Parepare.
Khusus jalur kereta api di Kota Makassar, kata Henry, menurut rencana akan dibangun di daerah pesisir.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp900 miliar untuk pengerjaan tahap pertama. Masing-masing Rp200 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara sisanya untuk pengerjaan fisik.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu’mang meminta kepada semua kabupaten/kota yang daerahnya dilewati kereta api, segera membentuk tim pembebasan lahan agar pengerjaan fisik bisa diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Tim tersebut sudah harus bekerja untuk mempercepat pembebasan lahan.
Di setiap kabupateb/kota persoalan pembebasan lahan memenuhi kendala bermacam-macam.
Di Kabupaten Pangkep misalnya, menurut Penjabat Bupati Pangkep, Ruslan Abu, persoalan pembebasan lahan kereta api terkendali tim yang bekerja. Alasannya, banyak posisi pejabat eselon II yang mengalami kekosongan. Termasuk posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Padahal, pejabat terkait punya peran strategis dalam persoalan pembebasan lahan.
Penjabat Bupati Barru , AM Yamin mengungkapkan, khusus Kabupaten Barru, dari 784 bidang tanah yang harus dibebaskan pada tahap pertama, sebanyak 65p bidang tanah sudah dibebaskan.
“Rata-rata lahan yang bermasalah terkendala oleh persoalan administrasi, sengketa, dan harga. Saat ini kami siap untuk membebaskan lahan 40 km lagi,” jelasnya.
ntuk segera mensosialiasikan pembebasan lahan Kereta Api ini. (rhm/war/b)