MAKASSAR, BKM–Kondisi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mulai memprihatikan. Ratusan pedagang kaki lima (PK5) yang melakukan aksi demo sejak dua hari lalu mulai memboyong seluruh keluarganya untuk menginap di kantor tersebut. Akibatnya, kantor dewan terlihat seperti panti sosial.
Bahkan, disamping menginap mereka membawa alat perlengkapan rumah tangganya seperti tikar, bantal, kompor dan piring. Termasuk membawa keluarganya mulai usia anak-anak hingga orang tua.
Bagian Kebersihan di DPRD Kota Makassar paling repot jika ada aksi unjuk rasa yang melibatkan massa banyak.
“Kita biasanya kewalahan membersihkan jika ada pendemo yang menginap. Sebab kadangkala sampah bertumpuk di tempat sampah dan lantai kantor kotor,” ujar Dg Kulle salah seorang petugas kebersihan di Kantor DPRD Kota Makassar.
Dg Kulle juga mengaku, tidak suka dengan sikap yang dilakukan para pendemo yang terkesan semaunya membuang sampah hasil makanannya serta buang kotoran dan kencing semaunya yang memgakibatkan aroma bau yang tidak sedap.
“Tidak enak ditegur dek, karena semua makanannya na buang sembarangan, kita capek membersihkan na sama-sama ji ini warga miskin. Maunya mereka mengerti, jangan ki buang sampah dimana-mana karena kalau rantasaki kita yang ditegur bos ta,” curhat Dg Kulle.
Sementara itu, para pendemo menegaskan tetap bertahan untuk menginap sebelum tuntutan mereka untuk kembali berjualan di areal Pantai Losari mendapatkan titik terang.
Pendamping aksi Unjuk Rasa PK5 Losari, Zainal Mappatoba mengatakan, pihaknya tetap akan menginap di kantor dewan sebelum tuntutan pedagang dipenuhi.
Ia mengaku sudah sekian kali mengungkapkan aspirasi ke dewan tetapi tetap tidak dihiraukan.
“Kita melakukan aksi agar dewan bisa menjembatani pedagang ke pemkot untuk dapat diberikan haknya kembali berjualan di areal Losari,” ungkapnya, kemarin.
Zainal menambahkan, pelarangan bagi PK5 berjualan di Losari dimulai saat jelang pelaksanaan ASEAN Mayors Forum (AMF).”Kita sudah dilarang semenjak pelaksanaan ASEAN Majors Forum,” katanya.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Makassar, Andi Nurman mengatakan, tidak ada pengusiran terhadap para PK5 yang dilakukan Pemkot Makassar. Pelarangan sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar yang tidak boleh ada aktivitas berjualan di dalam kawasan Losari.
“Mereka tidak diusir tapi akan ditata kembali oleh Pemkot Makassar,” katanya.
Ia juga menegaskan, pengusiran para pendemo bisa dilakukan dengan perintah pimpinan. Hal ini alangkah baiknya dilakukan secepatnya sehingga kantor tidak bertambah jorok dan kotor.
“Kita lihat mi saja, para pendemo jadikan kantor dewan seperti panti sosial dan tempat rekreasi yang membawa anak-anak dan orang tua mereka sehingga terlihat tidak nyaman lagi. Pimpinan dewan dan pemkot harus menyikapi serius hal ini,” ungkapnya di DRPD Makassar, Jumat (2/10).
Andi Nurman juga menyesalkan beberapa fasilitas yang ada di DPRD Makassar dirusak oleh para pendemo yang menginap diantara tulisan ruang apsirasi yang dicopot, palang pintu, Wc dan fasilitas lainnya. Begitupun pihak Satpol PP yang menjaga terkesan membiarkan dan tidak melakukan tindakan apapun.
“Pemkot seharusnya mencarikan solusi tempat berjualan yang nyaman, meski tidak di dalam areal Anjungan Pantai Losari yang merupakan ikon Kota Makassar. Solusinya bisa di Jalan Rajawali atau di Jalan Nusantara,” paparnya. (ita-arf/b)
