MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk penanganan korban banjir. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan 2015 yang telah disahkan beberapa pekan lalu di DPRD Makassar.
Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar yang mengelola langsung anggaran tersebut.
Dinas Sosial memperoleh anggaran sebesar Rp800 juta lebih dan BPBD Kota Makassar sebesar Rp266 juta lebih.
Kepala Dinas Sosial, Muh Yunus, Kamis (19/11) mengatakan, anggaran tersebut fokus digunakan untuk penanganan bencana alam, seperti pengungsi banjir, korban kebakaran.”Sekitar 70 persen untuk penanganan banjir dan 30 persen untuk korban musibah kebakaran di Makassar,” katanya.
Yunus mengakui, selama ini Pemerintah Kota Makassar tidak terlalu sulit menangani korban banjir, sebab selama ini masyarakat tetap memberikan partisipasinya dalam membantu korban banjir dan kebakaran. Bantuannya berupa bahan pokok serta pakaian layak pakai.”Kita sangat terbantu akan partisipasi masyarakat. Tak tanggung-tanggung sumbangan warga mencapai miliaran rupiah dalam bentuk bahan makanan, keperluan sholat dan tidur,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, Andi Nurman di Gedung DPRD Makassar membenarkan jika Rp1 miliar dianggarkan untuk korban bencana alam seperti banjir di APBD Perubahan.
“Alokasi anggaran tersebut disiapkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Anggaran itu dipergunakan untuk mememenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk korban banjir selama di tempat pengungsian,” ujar Andi Nurman.
Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, genangan dan banjir memang menjadi langganan di sejumlah titik dalam wilayah Kota Makassar setiap kali musim penghujan. Wilayah yang parah di Kecamatan Manggala dan Panakkukang, diantaranya kompleks Perumahan Swadaya di belakang Pasar Tello, Kelurahan Antang, Jalan Kajengjeng dan Nipa-nipa di Kelurahan Tamanggapa dan Perumnas Antang.
“Ada banyak titik yang rawan dan menjadi langganan banjir. Maka dari itu, pemkot bersama dewan telah sepakat untuk mengadakan anggarannya. Hanya saja, penggunaannya tetap menjadi pengawasan dewan,” jelasnya.
Lanjut Hamzah Hamid, anggaran yang dikelola Dinas Sosial untuk pengadaan sarana dan prasana perlindungan korban bencana, sementara anggaran untuk BPBD diperuntukkan untuk keperluan dapur umum selama pengunsian terjadi.”Kita berharap anggaran dapat digunakan dengan baik dan sesuai peruntukannya dalam menanggulangi bencana banjir,” harap Hamzah Hamid.
Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Syahruddin menegaskan, dalam waktu dekat BPBD Kota Makassar akan melakukan sosialisasi dan duduk bersama dengan stakeholder untuk membantu penanganan banjir.
BPBD akan melakukan pembahasan dengan TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Sosial dan dari BMKG untuk membentuk suatu komando dalam penangan banjir.
“Dalam waktu dekat kami akan duduk bersama untuk dapat mengkomandoi kegiatan penanggulanngan bencana banjir,” ujar Syahruddin.
Soal persediaan bantuan logistik, kini BPBD telah menyediakan selimut, sarung, pakaian anak-anak sampai pakaian orang dewasa.
“Itu bantuan semua diambil dari anggaran APBD 2015 sekitar Rp400 juta seperti apa yang telah ditentukan. Tapi itu anggaran juga akan dikembalikan jika tidak digunakan, apalagi banjir di Makassar diperkirakan sudah tidak ada lagi dan kemungkinan anggaran ini dikembalikan,” katanya.
Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal mengaku pihaknya telah melakukan berbagai macam cara untuk dapat mengatasi banjir yang sering terjadi di Makassar dengan melakukan penggalian drainase, pengangkatan sedimen, pembenahan koneksi drainase dan pembentukan satgas banjir.
“Kami juga berharap PU dapat terus mengoptimalkan dan terus menggenjot pengerjaan drainase dan pengangkatan sedimen untuk dapat memantu penanggulan banjir di Makassar,” katanya.
Selain PU, dia juga menghimbau camat dan lurah rajin turun langsung melakukan pembersihan drainase yang ada di wilayahnya untuk memberi contoh ke semua komponen masyarakat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakatnya.(ita/b)
