MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar nampaknya harus bekerja ekstra menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,2 triliun di tahun 2016 mendatang. Pasalnya, sejumlah potensi PAD akan ditarik dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Potensi PAD berada di dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Untuk Dinas Dukcapil, pemerintah pusat akan mengelola langsung anggaran pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), serta potensi pendapatan di Dinas Kominfo yakni retribusi tower.
Menyikapi hal itu, Wakil ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Pendapatan Daerah DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan, Pemkot Makassar harus berjuang agar potensi PAD tersebut tidak hilang dan diambil alih oleh pusat.
“Alat dan pembuatan KTP memang datang langsung dari pusat, sehingga untuk biayanya pembuatannya langsung dikelola oleh pusat. Begitupun, retribusi tower. Padahal dua SKPD tersebut selama ini memberi kontribusi Rp4 miliar lebih,” tegas Hasanuddin, akhir pekan lalu.
Lanjut Hasanuddin, meski potensi PAD Kota Makassar Rp4 miliar akan lenyap, namun ia optimis Pemkot Makassar bisa mencapai target PAD dengan pemberlakuan sistem online pada pajak hotel dan restoran.”Saya yakin pemkot mampu mencapai target PAD dengan mencari sumber lain,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi B lainnya, Sampara Syarif mengungkapkan, untuk menggenjot potensi pajak hotel dan restoran di Kota Makassar 2016 mendatang, diharapkan segera menerapkan sistem pajak online untuk meminimalisir potensi penggelapan pajak. Dimana, setiap transaksi pada tempat usaha akan langsung terbaca oleh sistem di Dispenda.(ita/war/c)
Pemkot Terancam Kehilangan Potensi PAD
×
