DPRD Makassar Minta Jatah Bensin Ditambah

MAKASSAR, BKM– Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta jatah bensin ditambah. Pasalnya, jatah tujuh liter per hari dinilai tidak cukup digunakan untuk operasional dewan.
Berbeda saat jatah bensin sekretariat dewan yang ditetapkan 15 liter pada tahun 2015 lalu, yang dinilai sangat mencukupi.
Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan DPRD Kota Makassat, Arsyal.
Menurut Arsyal, pihaknya telah meminta ke Pemkot Makassar melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Ibrahim Saleh, agar jatah bensin di tambah maksimal 10 liter.
“Tujuh liter per hari pastinya tidak cukup. Karena penggunaan bensin untuk mobil jenis matic saja sangat boros, sementara ada beberapa mobil operasional di dewan. Berbeda saat sekretariat masih mendapatkan jatah 15 liter per bulan,” ungkap Arsyal di ruang kerjanyanya, Senin (7/3).
Dia menjelaskan salah satu alasan dipotongnya jatah bensin dewan, karena memprioritas program dari Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto yakni mendahulukan infrastuktur.
“Sampai saat ini kita belum dapat DPA-nya, tetapi kami sudah mendapat inforkasi jika dewan hanya mendapatkan jatah bensin tujuh liter per hari,” tuturnya.
Seperti diketahui, ujar Arsyal, sebanyak 23 kendaraan dinas (Randis) di DPRD Makassar, masing-masing 4 unsur pimpinan, 4 Kabag dan 4 mobil di masing-masing Komisi. Yang berjenis Camry, Altis, Toyota L300.
“Kalau mobil per komisi itu sebanyak empat unit adalah mobil operasional yang bisa digunakan siapa saja,” jelasnya.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Syarifuddin Badollahi juga mengaku tunjangan bensin yang turun sangat tidak masuk akal, karena diakuinya kendaraannya yang berjenis matic itu sangat boros.”Saya pulang balik dari rumah ke kantor DPRD itu tidak cukup, rumah saya itu berada di dapil 3 (Biringkanayya dan Tamalanrea),” singkatnya.
Terpisah, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai pengurangan jatah bensin dewan adalah hal yang wajar, mungkin ada pengurangan saat dilakukan proses pembahasan dokumen RAPBD 2016 Makassar oleh dewan yang terlewatkan.
“Kalau kita bicara rasional dan tidak rasional soal jatah makan dan bensin mungkin dalam RAPBD 2016 banyak sekali dilewatkan dewan. Apalagi, banyak anggaran yang diajukan dengan program yang tidak berkualitas,” ujar Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah.(ita/war)