Proyek Rusunawa Pemprov Telan Anggaran Rp10 M

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo meresmikan 36 unit Rumah Susun Sewa (rusunawa) yang dibangun Pemerintah Provinsi Sulsel di Baddoka, Makassar, Rabu (16/3).
Rusunawa tersebut dibangun diatas lahan pemprov dengan anggaran sebesar Rp10,2 miliar.
Rusunawa yang diresmikan terdiri dari dua blok bangunan dengan 36 unit rumah berukuran 36 meter persegi.
Proyek ini sebenarnya merupakan proyek nasional yang anggarannya bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Untuk bisa menempati rusunawa tersebut, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi PNS.
Menurut Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel, A Bakti Haruna, diutamakan PNS golongan satu yang belum memiliki tempat tinggal. Selain itu, yang bersangkutan bertugas di sekitar area rusunawa.
“Itu yang kita utamakan,” ungkap Bakti.
Soal tarif perbulan, menurut Andi Bakti, belum ada besaran yang ditetapkan karena masih menunggu SK Gubernur. Namun dia menggambarkan kisarannya Rp200 ribu per bulan.
Salah seorang penyewa rusunawa, Faisa mengaku rusunawa yang disiapkan pemprov cukup nyaman dengan fasilitas lengkap. PNS yang menyewa rusunawa tersebut cukup datang dengan membawa koper pakaian. Pasalnya, semua perabot sudah tersedia. Mulai dari tempat tidur, kursi tamu, meja makan, hingga lemari pakaian.
Setiap unit rusunawa dilengkapi dua kamar dan dua kamar mandi. Konsepnya seperti apartemen dengan fasilitas keamanan yang memadai. Selain itu, disiapkan pula tempat jemuran untuk setiap unitnya. Listriknya menggunakan voucher pra bayar. Sementara air berasal dari sumur bor yang sudah disiapkan di beberapa tangki penampungan.
Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi akan membentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD) yang akan mengelola rusunawa tersebut.
Syahrul cukup aprestiatif melihat rusunawa itu. Dia menegaskan program tersebut salah satu upaya untuk menyejahterakan PNS khususnya yang belum memiliki rumah.
Bersamaan dengan peresmian rusunawa, juga diserahkan kunci rumah bagi nelayan di lima kabupaten oleh Dirjen Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin. Lima kabupaten yang mendapat bantuan diantaranya Luwu Timur, Luwu, Selayar, Pinrang, dan Takalar. (rhm/war)