Dapat Adipura, Kepala DKP Malah Diganti

MAKASSAR, BKM — Setelah sempat tertunda beberapa kali, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto akhirnya melantik para pejabatnya. Sebanyak 84 pejabat eselon II dan III dilantik dan diambil sumpahnya di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang, Selasa (31/5) pukul 07.00 Wita.
Bersamaan dengan itu, juga dilantik badan pengawas pada enam perusahaan daerah milik Pemkot Makassar. Masing-masing PD Terminal Makassar Raya, PDAM, PD Parkir Makassar Metro, PD Pasar Makassar Raya, PD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Sakit Daerah Makassar.
Dari 21 orang badan pegawas yang dilantik, beberapa diantaranya yang mendapat jatah adalah mantan anggota DPRD Kota Makassar. Sebut saja Haeruddin Hafid (Partai Demokrat), Nuryanto G Liwang (Demokrat), M Ilyas Ali Arief (Demokrat) dan Nurmiati (Hanura). Selengkapnya lihat box.
Pelantikan dihadiri Wakil Wali Kota Syamsu Rizal, Sekkot Ibrahim Saleh, Wakil Ketua DPRD Makassar Indira Mulyasari Paramastuti dan undangan lainnya.
Di depan pejabat yang baru dilantik, Wali Kota yang akrab disapa Danny ini mengatakan, dengan adanya rotasi dan penyegaran pejabat akan menjadikan Kota Makassar lebih baik.
”Mutasi seperti ini merupakan hal biasa dalam lingkup pemerintahan. Tujuannya untuk melakukan penyegaran dan meningkatkan kinerja para pejabat,” ujarnya.
Danny juga menjelaskan alasan kenapa memilih TMP sebagai lokasi pelantikan. ”Kita ingin para pejabat yang dilantik di tempat ini menghormati jasa para pahlawan yang sudah lama tiada. Dengan begitu, para pejabat yang ada saat ini mampu meneruskan perjuangan para pahlawan dengan memberikan kerja yang baik, menanamkan dalam jiwa dedikasi tinggi untuk tanah air.
“Saya mencintai orang-orang yang pekerja keras. Jadi orang yang sama dengan saya adalah orang yang pekerja keras dan memiliki dedikasi tinggi untuk mewujudkan Makassar lebih baik,” tandasnya.
Ditemui usai pelantikan, mantan Kepala Dinas Sosial Makassar, Muh Said yang mendapat jabatan baru sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berjanji untuk melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab amanah yang diberikan kepadanya.
”Saya siap bekerja maksimal untuk mendorong dan membangun Makassar lebih baik,” ujarnya.
Setelah menjabat sebagai Kepala BPBD, Muh Said akan melaksanakan visi dan misi yang sudah ada di lembaga tersebut. Dia juga akan mengajak seluruh staf BPBD untuk duduk bersama membicarakan program yang akan disusun untuk dijalankan.
Menyusul telah dilantiknya pejabat baru di sejumlah SKPD, anggota DPRD Makassar mengingatkan mereka untuk segera mempersiapkan pertanggungjawaban yang akan dibahas pada rapat monitoring dan evaluasi (monev) pada akhir Juni mendatang.
Anggota Komisi B, Basdir mengatakan, pergantian pejabat dari yang lama ke yang baru tidak bisa dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini. Mereka tetap akan diminta menyusun sejumlah laporan dan diperhadapkan di DPRD saat monev.
“Misalnya pejabat baru Kepala Dinas Pendapatan Daerah, harus mempertanggungjawabkan seluruh serapan dan program yang berjalan ataupun mandek,” ujar Basdir di gedung DPRD Makassar, kemarin.
Politisi Partai Demokrat itu menuntut pejabat yang baru harus profesional dalam menyampaikan pertanggungjawaban. Mereka harus mencari seluruh data belanja yang digunakan oleh pejabat yang lama. Sebab jika mereka hanya mempertangungjawabkan serapan selama menjabat, maka akan ada ketidakjelasan nantinya. “Kita belum bisa lihat satu-satu bagaimana progresnya yang kemarin. Tapi jika dilakukan monev pada akhir Juni mendatang, berarti mereka baru menjabat kurang dari satu bulan,” terangnya.
Basdir menambahkan, pejabat baru hanya mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di mulai pada Maret hingga akhir Juni ini. Adapun pertanggungjawaban sejak Januari hingga Maret dianggap sudah selesai, hanya tinggal ditambahkan nilai resapan selama ini.
“Saya belum tahu kompetensinya Diskop dan UMKM, Najmah Emma. Nanti triwulan kedua harusnya 50 persen serapan SKPD sudah harus tercapai,” ujarnya.
Sementara Wakil Komisi A DPRD Makassar, Susuman Halim memberi perhatian khusus terhadap pergantian Abd Azis Hasan dari Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Makassar menjadi Staf Ahli Walikota. Menurut dia, kinerja Abd Azis selama ini sudah sangat bagus, namun kemudian digeser ke tempat ini.
”Dalam pandangan kita, Kadis DKP kemarin sangat bagus. Buktinya, Kota Makassar mendapatkan penghargaan Adipura. Yang menjadi pertanyaan, Pak Kadis tiba-tiba dijadikan staf ahli,” kata Susuman Halim.
Kepada Syahruddin yang kini menjabat sebagai Kadis Pertamanan dan Kebersihan dari sebelumnya kepala BPBD, Susuman Halim mengingatkan akan banyak tantangan yang dihadapinya. Ia berharap kadis baru lebih banyak terjun langsung ke lapangan. (arf-ita/rus)