Ketua Ombudsman: Perusda Kerap jadi ‘Sapi Perah’

MAKASSAR, BKM — Ketua Ombudsman RI Sulsel, Subhan Djoer menyebut bahwa keberadaan perusahaan daerah (perusda) Kota Makassar selama ini kerap dijadikan ‘sapi perah’ oleh oknum tertentu. Bagi-bagi jatah kursi di jajaran direksi dan badan pengawas menjadi indikasinya.
”Tidak bisa dipungkiri kalau saat ini hampir semua perusda ada politisinya, baik yang duduk sebagai direksi maupun badan pengawas. Inilah yang banyak dikhawatiran dan patut diduga berpotensi menyebabkan penyalahgunaan jabatan. Perusda bisa saja menjadi ‘sapi perah’ oleh oknum tertentu,” tegas Subhan.
Untuk menghindari kemungkinan itu, Subhan menyarankan agar para politisi itu melepaskan jabatannya di partai. Sebab saat mendaftar dan mengikuti tes untuk menduduki jabatan direksi perusda, ada pernyataan tertulis yang mereka tandatangani untuk melepaskan jabatan di partai. ”Itu yang harus ditagih oleh wali kota,” tandasnya.
Pengamat politik dari Unirvesitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Dr Firdaus Nur melihat, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto mencoba mendekati sejumlah partai politik jelang Pilwali Makassar yang akan digelar 2018 mendatang. Sejumlah partai politik yang didekati Danny yakni Golkar, Demokrat, Hanura dan PDIP.
Indikasi itu terlihat dari direkrutnya sejumlah elit parpol dan mantan legislator Makassar masuk sebagai badan pengawas perusda. Seperti Hidayat Nahwi Rasul dari Golkar, Zulkarnain Paturuni, Nuryanto G Liwang dan Haeruddin Hafid dari Demokrat, Nikolaus Beni dari PDIP dan Nurmiati dari Hanura.
Menurut Firdaus, pengangkatan politisi ini bisa menjadi sandungan Danny, namun bisa juga menjadi penguatan sebab merupakan investasi politik.
“Untuk itu, wali kota harus mengantisipasi, kalau orang partai dijadikan salah satu pejabat dibanding orang yang lebih berpengalaman,” ujar Firdaus di Hotel Horison, kemarin.
Bagi Firdaus, pelibatan politisi lebih banyak manfaatnya dari mudaratnya, meski konsekwensinya adalah kecemburuan dari partai lain yang kadernya tidak diakomodir.
Selain itu, Danny juga harus mengantisipasi orang partai jangan sampai merusak dari dalam, karena lebih mengetahui segala hal dalam perusda. ”Contohnya kasus PDAM yang mencuat beberapa waktu lalu. Itu karena laporan dari mantan orang dalam,” jelas Firdaus tanpa menyebut orang yang dimaksud.
Terpisah, politisi yang kini masuk menjadi badan pengawas perusda berjanji tidak akan membawa atribut partainya dalam melaksanakan tugas. Nurmiati dari Partai Hanura menyebutkan alasan kenapa dirinya dipilih menjadi badan pengawas di Perusda Rumah Sakit Daerah Makassar.
Menurutnya, integritas dan pengalamannya saat menjadi anggota DPRD Makassar menjadi salah satu pertimbangan sehingga ia kini duduk di badan pengawas perusda.
”Saya diberi amanah menjadi badan pengawas perusda bukan karena adanya tekanan dari partai dan semacamnya. Saya menjadi badan pengawas karena pernah menjadi anggota dewan,” ujarnya.
Setelah dilantik menjadi badan pengawas, Nurmiati mengaku ingin fokus melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Apalagi perusda yang diawasinya memiliki persoalan yang cukup pelik dan penuh tantangan.
Terpisah, Ketua Badan Pengawas PD Terminal Makassar Raya, Zulkarnain Paturungi menegaskan dirinya tidak ingin mengaitkan parpol dengan tugas yang diembannya saat ini. Sebagai Sekretaris Partai Demokrat Makassar, tidak ada tekanan dari parpol terhadap pemerintah untuk menempatkan di posisi yang sekarang.
”Kita yang berasal dari partai tidak pernah mengintervensi pemerintah selaku owner perusda, karena dia tahu kapasitas masing-masing orang,” terangnya. (jun-ita/rus)