SYL Instruksikan Tutup Penjualan Miras di Batu Putih

PAREPARE, BKM — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk bertindak tegas menutup pusat-pusat penjualan miras yang ada di kota ini. Beberapa lokasi yang dideteksi sebagai lokasi penjualan miras, diantaranya di Jalan Batu Putih dan Pannampu.
“Pak Wali harus bersihkan itu tempat-tempat penjualan minuman keras,” kata Syahrul usai menghadiri peringatan Nuzulul Quran di Lapangan Andi Makkasau Parepare, Rabu (22/6) malam.
Sebelumnya, Syahrul juga meminta bupati/wali kota melakukan inspeksi ke apotek-apotek untuk memeriksa peredaran daftar obat jenis G yang kerap dikonsumsi untuk mabuk-mabukan. Selain itu, dia juga meminta pembatasan dan pengawasan penjualan lem yang kerap diisap.
Dia mengatakan, aksi begal, kekerasan dan kejahatan kebanyakan berawal dari mabuk-mabukan. Sehingga salah satu untuk memutus aksi kekerasan adalah memberantas pusat penjualan miras.
Beberapa hari terakhir, gubernur memang sangat konsen untuk menciptakan suasana aman dan kondusif di tengah masyarakat setelah pemberitaan terkait keberingasan begal banyak terjadi.
Bersama Pangdam VII dan Kapolda Sulsel, Syahrul mengambil langkah-langkah strategis untuk memerangi begal.
Ia mengakui, dirinya yang meminta Pangdam VII Wirabuana Agus Surya Bakti untuk ikut membantu polisi menumpas begal.
“Mulai malam ini (Selasa malam) Pangdam turun, meskipun semua dalam koordinasi Kapolda,” kata Syahrul.
Dia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang ia terima, TNI menurunkan 12 tim pada 14 titik lebih. Patroli bersama Dandim dan Kapolres juga sudah dilakukan, khususnya di titik-titik yang selama ini dianggap rawan.
“Sebenarnya, ini memiliki aspek psikologi yang lebih besar, karena TNI sudah turun. Tapi, saya harap kita semua berpikir positif, karena ini bertujuan bagaimana menjaga keamanan secara umum. Bukan hanya TNI, jajaran pemerintah dan masyarakat harus ikut membantu aparat kepolisian,” ujarnya.
Menurut Syahrul, dengan diturunkannya TNI membantu aparat kepolisian untuk menumpas begal atau preman, paling tidak memberikan peringatan kepada mereka yang kerap melakukan tindakan kejahatan di jalan untuk tidak melakukan sesuatu. Ia menegaskan, pihaknya meminta agar TNI turun bukan karena tidak percaya pada kinerja aparat kepolisian.
“Saya dapat SMS yang cukup banyak dari masyarakat, agar memberi perhatian yang serius. Saya juga berharap, semua pihak mensupport Kapolda dan Pangdam, agar tidak terjadi kegamangan. Jadi, bukan berarti tidak percaya siapa-siapa. Tapi, karena begal ini sudah menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” terangnya.
Ia menyatakan, peran TNI dalam hal ini membantu aparat kepolisian. Protap di lapangan juga sudah dibicarakan dengan Kapolda.
“Dalam satu dua hari ini, kami akan rapat lagi. Ini penting karena dibutuhkan pengkondisian,” imbuhnya.
Syahrul menambahkan, tidak boleh ada saling menyalahkan akibat maraknya aksi begal. Apalagi, era digital menjadi bagian dari pemicu.
“Hasil riset, 30 persen biaya hidup anak-anak kita yang dari daerah dan kuliah di Makassar, itu untuk biaya komunikasi. Karena itu, kita punya lingkungan sendiri, pemerintah dan masyarakat harus punya program untuk menyibukkan anak-anak kita,” jelasnya. (rhm/rus)