Pemkot Beli 46 Motor Trail untuk TNI/Polri

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan pengadaan sebanyak 46 motor trail yang diperuntukkan bagi TNI/Polri. Anggaran sebesar Rp1,610 miliar dialokasikan dalam APBD Pokok 2016. Proses pengadaannya saat ini sementara berlangsung.
Sementara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengklaim sangat membutuhkan tambahan kendaraan dinas (randis), baik roda dua maupun empat. Hanya saja, tidak ada usulan pengadaan randis untuk mereka tahun ini. Padahal, dalam APBD pokok 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp49,996 miliar hanya untuk pembelian randis.
Kepala Bagian Perlengkapan Kota Makassar, Haidil Adha mengatakan, sejauh ini pihaknya masih menunggu realisasi pengadaan randis yang telah diusulkan. Nantinya, randis tersebut diperuntukkan bagi kepala bidang dan sekretaris dinas di masing-masing SKPD.
”Ada juga usulan pengadaan randis yang diperuntukkan bagi TNI dan Polri. Ada 46 unit sepeda motor jenis trail yang diusulkan dan akan direalisasikan tahun ini,” jelas Haidil, kemarin.
Menurut Kabag Perlengkapan, usulan pengadaan randis untuk TNI dan Polri tersebut sesuai imbauan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Alasannya, dengan adanya motor trail bantuan dari pemkot tersebut, keamanan dan penjagaan kota dapat lebih efektif.
Bagaimana dengan kebutuhan kendaraan operasional roda dua bagi Satpol PP? Haidil Adha mengatakan, untuk tahun ini belum ada rencana pengadaannya. ”Baru akan diusulkan tahun depan, bersamaan dengan Dinas Perhubungan,” ujarnya.
Sementara untuk mobil penyapu jalan yang diusulkan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Kota Makassar, terbagi dua jenis, yaitu mobil penyapu jalan yang berukuran besar dan kecil.
Saat ini, disebutkan Haidil Adha, jumlah mobil penyapu jalan berukuran kecil yang telah dioperasikan sebanyak empat unit. Sementara ukuran besar baru satu unit. Ditargetkan masing-masing ukuran ada enam unit. Sehingga masih perlu ada penambahan.
Terpisah, Kasatpol PP Kota Makassar, Iman Hud mengaku jika SKPD yang dipimpinnya membutuhkan tambahan randis roda dua. Motor tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional dan pengawasan dalam melaksanakan tugas.
”Selama ini anggota masih menggunakan sepeda motor pribadi untuk melakukan aktivitas dan operasi pengawasan. Kondisinya sudah kurang memadai. Motor dinas yang ada saat ini sebanyak lima unit. Jenisnya Kawasaki KLX,” terang Iman Hud.
Demikian pula kendaraan roda empat yang dipakai untuk operasional, umurnya juga sudah tua. Pengadaannya dilakukan tahun 2005. Artinya, usianya kini sudah 11 tahun.
”Untuk operasional, kita punya satu unit mobil dalmas, satu unit truk dan tiga unit mobil bombe-bombe,” terang Iman Hud.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Zaenal Beta mendukung rencana pemkot untuk pengadaan mobil penyapu jalan. Apalagi kendaraan sejenis saat ini belum mencukupi untuk mendukung upaya meningkatkan kebersihan.
”Bagaimana bisa mempertahankan Piala Adipura kalau fasilitas pendukung, seperti mobil operasional yang tidak pernah diganti selama 20 tahun,” ujarnya di gedung DPRD Makassar, Rabu (27/7).
Legislator PAN ini menilai layak untuk mengalokasikan anggaran pengadaan mobil operasional penyapu jalan dalam APBD 2016. Tingga melihat rincian anggarannya dan berapa unit yang akan dibeli.
”Mobil penyapu jalan yang ada saat ini sudah sangat tua. Memang sengaja dianggarkan agar secepatnya diganti. Bukan hanya mobil penyapu jalan, tapi juga truk pengangkut sampah perlu ditambah,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Nurman menyebutkan, pengadaan mobil penyapu jalan merupakan langkah positif yang dilakukan Pemkot Makassar untuk menjaga kebersihan kota. Apalagi Makassar sudah dua kali mendapatkan Piala Adipura. Pembelian randis tersebut akan memudahkan kerja-kerja petugas Dinas Kebersihan.
”Bagus dong kalau ada penambahan mobil penyapu jalan, asalkan sesuai dengan anggaran dan tidak menyalahi aturan yang ada,” jelasnya.
Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa (LKBHMI) Makassar, Habibi Masdin yang dimintai tanggapannya terkait adanya bantuan randis dari Pemkot Makassar untuk TNI dan Polri, menilai perlu dilihat azas manfaatnya.
”Bantuan ranis bagi TNI dan polri itu boleh-boleh saja, kalau memang peruntukannya tepat sasaran,” ujarnya, kemarin.
Meski begitu, dia mengingatkan agar wali kota lebih mengedepankan sarana infrastruktur pemerintahan yang lebih maksimal untuk memajukan kualitas kerja Pemkot Makassar. Sebab Habibi melihat, masih ada SKPD yang kekurangan randis dan butuh penambahan guna menunjang kegiatan operasionalnya. (arf-mat/rus)