MAKASSAR, BKM–Hingga memasuki Agustus bulan ini, anggota DPRD Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar belum juga membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2016. Padahal pembahasannya sudah harus berjalan Juli lalu.
Molornya pembahasan RAPBD Perubahan 2016 diakui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Farouk M Betta, dikarenakan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 belum juga rampung dibahas dewan.
“Pembahasan pertanggung jawaban APBD 2015 yang menyebabkan keterlambatan pembahasan APBD P. Saya juga belum memegang hasil pertanggung jawaban APBD 2015, dan RAPBD P baru bisa dibahas setelah itu. Mau mi diapa kalau belum selesai dek,” ungkapnya saat ditemui BKM di ruang kerjanya, Selasa (2/8).
Meski begitu, legislator Partai Golkar ini tetap mendesak anggota dewan untuk segera mempercepat dan merampungkan pertanggung jawaban APBD 2015 dan mulai membahas RAPBD P 2016 bulan Agustus ini sambil menunggu berkas dari pemerintah kota untuk melakukan sidang Paripurna. Berkas tersebut berupa dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Platform? Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2016 ke DPRD Makassar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Basdir juga menegaskan, pembahasan pertanggung jawaban APBD 2015 sementara digodok dan dalam tahap pembahasan komisi per komisi, dan diharapkan pembahasan tersebut tuntas bulan ini dan dilanjutkan membahas RAPBD-P 2016.
“Belum pi selesai pembahasan bertanggung jawab APBD 2015 dek. Kalau sudah selesai kita lanjutkan membahas APBD-P 2016, draftnya juga belum ada dari pemkot,” ucapnya.
Menyikapi molornya pembahasan RAPBD Perubahan, Koordinator Devisi Riset dan Pemerintahan Kopel Sulsel, Musaddaq mengatakan, keterlambatan pembahasan RAPBD Perubahan di DPRD Makassar sudah menjadi tradisi lama. Menurut dia, hampir setiap tahun pembahasan RAPBD P tidak pernah tepat waktu, bahkan terkadang pembahasan APBD Perubahan tidak berselang lama dengan pembahasan APBD Pokok.
“Anggota dewan pada dasarnya memiliki track record atau sikap yang kurang baik dalam hal ketaatan terhadap undang-undang yang mengatur jadwal pembahasan APBD-P setiap bulan Juli tahun berjalan,” bebernya.
Musaddaq menjelaskan, pada 2015 lalu banyak proyek terbengakalai yang tidak dapat diselesaikan hingga masa penggunaan anggaran berakhir, itu diakibatkan karena proses pembahasan APBD Perubahan molor terlalu jauh sehingga kontraktor tidak dapat merampungkannya.
Diketahui pada 2015 ada puluhan proyek yang terbengakalai, diantaranya renovasi gedung DPRD, rehabilitas ruang pola kantor Wali Kota Makassar, dan sejumlah kantor kelurahan dan puskesmas.
Atas keterlambatan tersebut, Sisa Penggunaan anggaran (Silpa) Pemkot 2015 lalu mencapai Rp100 milliar lebih yang dikembalikan pada kas negara.
“kita tidak ingin kejadian yang terjadi di tahun sebelumnya terulang kembali pada tahun ini. Apalagi, pembahasan APBD perubahan wajib dibahas DPRD tepat waktu karena akan berdampak pada seluruh sektor,” katanya.
Lebih jauh, kata Musaddaq dari sisi pemerintahan sendiri juga akan berdampak, menurutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan baik tentu ukurannya sejauh mana APBD itu dibahas, ditetapkan kemudian didistribusikan dengan tepat.(ita/war)
