Danny Akui KUA PPAS Sudah di Tangan Dewan

MAKASSAR, BKM– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dengan tegas mengaku jika draft Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-Perubahan tahun 2016 sudah lama diserahkan ke DPRD Kota Makassar.
Bahkan kata Danny sapaan akrab wali kota, sudah tidak ada lagi masalah jika RAPBD-P 2016 dibahas saat ini.
“Kita sudah serahkan itu draftnya, jadi sudah tidak adalagi masalah,” singkat Danny di ruang kerjanya, Rabu (3/8).
Sementara itu Sekretaris Kota Makassar, Ibrahim Saleh mengaku penyusunan draft RAPBD-P 2016 langsung ditangani oleh Bappeda Kota Makassar.”Coba tanya Bappeda Makassar termasuk besaran anggaran yang diusulkan,” tutupnya.
Sementara itu, PLT Kepala Bappeda Kota Makassar, Hadijah Iriani Ridwan yang dikonfirmasi kemarin belum memberikan komentar. Ponselnya tidak diangkat.
Sehari sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Farouk M Betta, membenarkan belum dibahasnya RAPBD-P dikarenakan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 belum juga rampung dibahas dewan.
“Pembahasan pertanggung jawaban APBD 2015 yang menyebabkan keterlambatan pembahasan APBD P. Saya juga belum memegang hasil pertanggung jawaban APBD 2015, dan RAPBD P baru bisa dibahas setelah itu. Mau mi diapa kalau belum selesai dek,” ungkapnya saat ditemui BKM di ruang kerjanya.
Meski begitu, legislator Partai Golkar ini tetap mendesak anggota dewan untuk segera mempercepat dan merampungkan pertanggung jawaban APBD 2015 dan mulai membahas RAPBD P 2016 bulan Agustus ini sambil menunggu berkas dari pemerintah kota untuk melakukan sidang Paripurna. Berkas tersebut berupa dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Platform Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2016 ke DPRD Makassar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Basdir juga menegaskan, pembahasan pertanggung jawaban APBD 2015 sementara digodok dan dalam tahap pembahasan komisi per komisi, dan diharapkan pembahasan tersebut tuntas bulan ini dan dilanjutkan membahas RAPBD-P 2016.
“Belum pi selesai pembahasan bertanggung jawab APBD 2015 dek. Kalau sudah selesai kita lanjutkan membahas APBD-P 2016, draftnya juga belum ada dari pemkot,” ucapnya.
Menyikapi molornya pembahasan RAPBD Perubahan, Koordinator Devisi Riset dan Pemerintahan Kopel Sulsel, Musaddaq mengatakan, keterlambatan pembahasan RAPBD Perubahan di DPRD Makassar sudah menjadi tradisi lama. Menurut dia, hampir setiap tahun pembahasan RAPBD P tidak pernah tepat waktu, bahkan terkadang pembahasan APBD Perubahan tidak berselang lama dengan pembahasan APBD Pokok.(arf/war)