Patroli Dunia Maya Pantau Status Provokasi di Medsos

MAKASSAR, BKM — Empat hari sudah peristiwa penyerangan di Balai Kota Makassar oleh personel kepolisian. Namun, biasnya masih terasa. Malah, di dunia maya dan media sosial (medsos) marak bermunculan isu dan provokasi.
Menyikapi hal itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Anton Charliyan telah menginstuksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan keamanan melalui patroli dunia maya. Di dalamnya beranggotakan tim cyber crime Polda Sulsel. Mereka bertugas memantau arus dunia maya, khususnya pembuatan status di medsos yang berbau provokasi.
”Timnya sudah kita bentuk. Mereka terus memantau status di medsos, khususnya yang bernada provokatif. Langkah ini kita tempuh, menyusul maraknya tanggapan netizen, ada yang positif tapi ada pula yang negatif,” kata Anton di Mapolda, Rabu (10/8).
Ia kemudian menjelaskan cara kerja tim patroli dunia maya ini. Setiap hari mereka akan mengecek arus medis sosial. Jika ada netizen yang membuat status berbau provokasi, akan segera dihapus oleh tim patroli.
”Jadi kita main hapus-hapusan nantinya. Provokasi biasanya berbau politik, ya. Makanya, masyarakat jangan terprovokasi,” tandasnya.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendukung program Kapolri dalam mengatasi para provokator di dunia maya. Begitupun terhadap kubu Satpol PP Makassar, larangan keras membuat status yang berbau provokasi juga sudah dikeluarkan.
Pemeriksaan media sosial para anggota Satpol PP, salah satunya Facebook, akan diberlakukan secepatnya. Hal itu untuk menghindari adanya oknum yang mencoba bertindak sebagai provokator pascainsiden bentrokan di Balai Kota.
“Dari hasil patroli dunia maya nanti, ketika ada yang kedapatan akan kami proses tegas sesuai dengan Undang-undang ITE, ” tegas Danny.
Sebelum memberi keterangan, Kapolda dan Wali Kota menghadiri apel konsolidasi Forkopimda di mapolda. Secara bergantian, Anton dan Danny berbicara di hadapan seratusan anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sulsel. Tampilnya pemimpin tertinggi di institusi Pemkot Makassar dan Polda Sulsel ini menunjukkan jika kedua institusi tersebut tetap solid pascaterjadinya penyerangan Balai Kota, Minggu (7/8) dinihari lalu.
“Keamanan kota Makassar adalah prioritas kita. Pemerintah kota dan Polda Sulsel berkomitmen untuk tetap menjaganya,” kata Danny di depan polisi. Diakui Wali Kota, sampai saat ini pihaknya intens berkoordinasi dan komunikasi dengan jajaran kepolisian. Sejumlah langkah telah ditempuh untuk menciptakan kondisi kota tetap kondusif. Pihak kepolisian telah memulangkan 35 personel Satpol PP korban penyerangan, setelah diamankan untuk dimintai keterangan.
Langkah hukum juga tengah dipersiapkan oleh Pemkot Makassar bersama tim kuasa hukum. ”Sementara ini kita menyusun dokumen data, fakta, dan informasi untuk mengajukan laporan resmi ke pihak kepolisian,” jelas Kabag Hukum Setda, Sophian Manai yang turut mendampingi Danny.
Inventarisasi atas sejumlah aset pemerintah kota yang rusak akibat penyerangan, juga tengah dilakukan oleh pemkot. Saat ini, perhatian tertuju pada pemulihan mental, dan kondisi kesehatan anggota Satpol PP yang menjadi korban penyerangan.
“Tidak ada lagi aksi serupa (penyerangan) ataupun aksi susulan. Tidak ada lagi aksi individu. Keamanan Makassar harus dijaga. Tidak akan pernah ada masalah yang dapat diselesaikan dengan emosi,” tegas Irjen Pol Anton Charliyan.
Upaya pengendalian terhadap situasi kota penting dilakukan oleh kedua institusi itu, mengingat rasa aman mutlak dibutuhkan kota untuk bergerak maju.
Apel bersama dilanjutkan dengan silaturahim antara Wali Kota Danny Pomanto bersama Kapolda dan jajarannya. Danny dan Anton duduk semeja dengan anggota polisi Sabhara Polda Sulsel. Danny bahkan sempat menawarkan kue tradisional onde-onde yang disajikan pagi itu.
Hingga saat ini, Pemkot Makassar masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan tiga orang tim pencari fakta yang diterjunkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemkot Makassar, Erwin Haiya mengaku, hingga kemarin pihaknya belum bisa memastikan berapa nilai kerugian yang dialami pemkot akibat penyerangan dan pengrusakan Balai Kota.
Menurut Erwin, investigasi yang dilakukan tim pencari fakta juga menghitung kendaraan, baik roda empat ataupun roda dua yang menjadi sasaran.
“Kita masih menunggu hasil dari investigasi dari tim pencari fakta untuk mengetahui kerugian yang dialami akibat penyerangan itu,” kata Erwin, kemarin.
Dihubungi terpisah, ahli hukum dan kriminolog Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr Kamri Ahmad mengatakan, insiden penyerangan di Balai Kota tidak terlepas dari tanggung jawab pimpinan.
”Dalam setiap kesatuan itu kan ada yang namanya pimpinan atau komandan. Sehingga secara aturan hukum ada juga yang namanya tanggung jawab komandan. Artinya, apabila ada tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan, tentunya itu juga tidak terlepas dari tanggungjawab komandan,” ujar Kamri Ahmad, Rabu (10/8).
Dalam kasus di Balai Kota, menurut Kamri, harus dilihat secara proporsional. Sebab kasus ini tidak berdiri sendiri. Artinya, kasus ini terjadi bukan karena adanya perintah atau tugas. Melainkan hanya didasari karena persoalan pribadi yang dibawa ke ranah institusi.
”Selain itu, kita juga harus melihat serta mengkaji kembali apakah peristiwa ini ada yang memerintahkan atau tidak. Karena kalau dilihat dari latar belakang kasus, dipicu karena persoalan pribadi, bukan karena ada perintah. Seharusnya sebelum kejadian pada saat itu, kedua belah pihak bisa saling menahan diri. Bukannya malah memprovokasi, sehingga terjadilah pengrusakan,” tandasnya. (ish-arf-mat/rus)