SKPD Puji Program Jaksa Samboritta

MAKASSAR, BKM– Sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memuji dan siap terlibat dalam pelaksanaan Program Jaksa Samboritta.
Hal ini terlihat dari penerimaan mereka saat dikunjungi oleh Tim Jaksa Samboritta hingga hari ketiga, Rabu (10/8).
Hingga kemarin, sejumlah SKPD yang menyatakan siap terlibat dalam program tersebut yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, H Erwin Syarifuddin Hayya, Kepala Dinas Pariwisata, Rusmayani Madjid, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar, Nielma Palamba, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Nadjmah Emma.
Program yang bertujuan mensinergitas antara Pemkot Makassar, Kejaksaan terkait pengawasan dalam pengelolaan anggaran ini diakui Kadis Pariwisata dan Ekononi Kreatif (Disparekraf), Rusmayani Madjid sebagai langkah tepat. ” Kita sambut program tersebut,” kata Rusmayani saat bertandang ke redaksi BKM, kemarin.
Begitupun dengan Kepala BPKAD, Erwin Syafruddin Hayya, Kadis Dukcapil Nielma Palamba dan Kadis Koperasi, Nadjmah Emma, saat dikunjungi BKM diruang kerjanya. Dia juga menyambut program tersebut. “Bagus ini ini mendorong percepatan pembangunan,” kata mereka. Bahkan Erwin sapaan akrab Kepala BPKA Kota Makassar sudah cukup tahu banyak tentang program Jaksa Samboritta yang dimana Pemerintah Kota Makassar selaku pengelola anggaran bersinergi dengan jaksa sebagai pengawas yang difasilitasi oleh Harian Berita Kota Makassar.
Sehingga saat tim Jaksa Samboritta BKM masuk ke ruangan, Erwin langsung memberikan respon baik dan menyatakan dukungan ke program Jaksa Samboritta yang juga merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan TP4D yang difasilitasi Berita Kota Makassar.
“Adanya program Jaksa Samboritta membuat program SKPD lebih pada pencegahan terhadap tindak pidana khususnya korupsi karena mendapat pengawasan. Sehingga ketika SKPD ingin membuat kegiatan tentu harus terlebih dulu menyampaikan apakah yang ingin dilakukan melanggar atau tidak,” katanya.
Sehingga hasil kordinasi antara SKPD dan jaksa semata mata mendorong pemerintah atau SKPD untuk tetap menjalankan program sesuai aturan.
“Kerjasama yang paling utama adalah berkaitan dengan Unit Layanan Pelayanan (ULP) yang dimana proses pengadaan barang dan jasa transparan,” ucapnya.(rhm-arf-ita/war)