MAKASSAR, BKM– Asisten III Bidang Keuangan dan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Takdir Hasan Saleh membocorkan penyebab minimnya pendapatan asli daerah (PAD) yang teralisasi hingga memasuki pertengahan Agustus ini.
Diantaranya banyak oknum pengusaha yang melakukan pembukuan ganda, satu laporan asli dan satu laporan rekayasa untuk menghindari pengungutan pajak lebih tinggi.
“Tanpa sistem online digunakan secara menyeluruh, PAD yang bersumber dari pajak restoran dan hotel tidak akan meningkat. Para oknum pengusaha banyak bermain curang,” ujarnya di Gedung DPRD Makassar.
Menurut dia, permainan oknum pengusaha diantaranya di bisnis hotel, restoran dan rumah makan. Mereka kebanyakan menggunakan modus dengan manipulasi, dan menggandakan pembukuan.
Takdir mencontohkan, empat orang yang makan tapi yang dimasukkan dalam pembukuan hanya dua orang. Bahkan pembukuan tersebut dijadikan laporan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), sehingga dua wajib pajak dari masyarakat tidak lagi terlaporkan, katanya, baru-baru ini.
Modus itu, menurut mantan Kadispenda Kota Makassar tersebut, kurang lebih sama yang dilakukan oknum pengusaha hotel. Kendati semua kamar lagi full, tapi yang dilaporkan hanya sebagian kecil, sehingga realisasi pajak sangat rendah. Padahal menurut dia, pembangunan hotel semakin meningkat.
“Logikanya kalau pengusaha hotel rugi otomatis pajak tidak dapat dibayar dan tidak ada lagi pembangunan hotel. Tapi beda di Makassar, setiap tahun paling kurang lima hotel baru yang terbangun dan beroperasi. Dengan demikian pajak juga mesti jauh lebih tinggi dari sebelumnya,” katanya.
Takdir menambahkan, di saat ia masih menjabat sebagai Kadispenda Pemkot Makassar, kecurangan seperti itu menjadi perhatian khusus dengan melakukan berbagai cara, agar pengusaha tidak terlalu besar mengelabui pemerintah. Diantaranya, melakukan uji petik serta menempatkan petugas dalam mengintai tamu yang datang.
Lebih jauh, ungkap Takdir, perilaku buruk itu akan terputus jika pembayaran pemasangan alat melalui sistem online. Sebab, sistem online akan mengetahui semua transaksi dalam sehari, sehingga pihak pengusaha tidak lagi melakukan rekayasa. “Pajak yang ditarik itu, bukan keuntungan. Tapi ditarik dari masyarakat,” kata Takdir Hasan Saleh.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Makassar mendesak pemkot untuk segera merealisasikan pajak sesuai dengan yang ditargetkan sebesar Rp1,2 triliun. Menurutnya, jika anggaran PAD sangat jauh dari realisasi target maka program pemerintah pada 2016 ini akan ada yang mandek alias tidak dikerjakan. “Paling tidak pajak teralisasi Rp950 miliar. Nilai itu kurang lebih sama pada 2015 lalu,” ujar Ketua Komisi B, Amar Busthanul.
Amar menjelaskan, ini merupakan kegagalan Dispenda Makassar jika PAD yang berhasil direalisasikan pada 2016 jauh lebih besar pada 2015 lalu. Amar mengatakan bahwa itu sangat fatal. Dua kali tambah baik yang menjadi harapan Wali Kota Makassar dan semua pihak lain jadi tidak berarti apapun. Sehingga itu, dia mendesak agar seluruh uapaya dilakukan disepnda dalam mengumpulkan pajak. “Mengumpulkan pajak tidak boleh bosan. Harus aktif,” tambahnya.(ita/war)
