Banggar Janji Bahas APBD-P Bulan Ini

MAKASSAR, BKM– Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar berjanji akan segera membahas Draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 bulan ini.
Ketua Badan Anggaran DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, bahkan mengatakan, telah menerima jadwal pembahasan APBD-P 2016.
“Sudah ada kok draft di dewan, kita juga sudah atur jadwal dan Insya Allah bisa dibahas bulan ini. Keterlambatan pembahasan disebabkan pemerintah kota terlambat mengirimkan draf-nya ke DPRD,” jelasnya di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (31/8).
ARA sapaan akrabnya juga menambahkan, belum memeriksa secara keseluruhan perihal item-item yang akan dibahas, kendati demikian ia tetap akan memaksimalkan mempelajari isi dalam draft tersebut. “Saya belum lihat itu dek, nanti saya periksa dulu nomenklaturnya program yang bergeser,” ucapnya.
ARA juga mengaku, pembahasan APBD-P 2016 tidak akan memakan waktu yang panjang sebab dalam draft anggaran tidak memasukkan program yang bersentuhan dengan proyek.
Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Betta mengakui, dengan waktu yang sangat mepet tersebut, pihaknya meminta agar pekan ini mulai dilakukan pembahasan APBD-P.
“Kami harapkan teman-teman untuk bekerja tepat waktu. Hal itu merupakan kesepakatan kami bersama untuk segera menyelesaikan pembahasan APBD-P tersebut,” ujarnya.
Sekertaris Dewan DPRD Makassar, Adwi Awan Umar juga menegaskan, jadwal pembahasan Banggar bersama seluruh SKPD terkait APBD-P 2016 akan di bahas pada tanggal 7 September.
“Kalau dari tanggalnya saya lihat tanggal 7 September. Kita tunggu saja sebab tiga komisi masih kunjungan kerja (kunker) ke luar kota,” bebernya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemkot Makassar, Erwin Syarifuddin Hayya mengaku sudah siap untuk melakukan pembahasan APBD Perubahan dan APBD 2017.
Menurut Erwin sapaan akrabnya, sebenarnya untuk melakukan pembahasan APBD-Perubahan dan APBD 2017 sisa menunggu jadwal waktu dari anggota DPRD Makassar. Terkait masalah penyesuaian perubahan dari pusat yakni PP 18/2016 diakui saat ini telah diselesaikan termasuk penyesuaian surat dari rekomensasi BPK atas keuangan.
“Lebih banyak dari titik titik penyesuaian rasionalisasi yang kita lakukan diperubahan ini dan menunggu waktu kesediaan dari DPRD Makassar untuk melakukan pembahasan APBD-Perubahan dan APBD 2017,” singkatnya.(arf-ita/war)