MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemkot Makassar terus melakukan pembenahan terhadap pemukiman masyarakat yang masih nampak kumuh.
Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali mengatakan, saat ini masih banyak titik pemukiman serta tempat tinggal tidak layak. Ditambah lagi, kehidupan masyarakat juga dibawah standar sehingga butuh program mutakhir.
“Mereka yang dipemukiman hanya memiliki tempat seadanya hujan kehujanan panas kepanasan, pemkot harus membantu ini karena kita ingin Makassar menjadi kota dunia. Sedangkan masih banyak wilayah yang masih kumuh,” ungkapnya saat di gedung DPRD Makassar, Selasa (28/2).
Legislator Fraksi Demokrat ini menyebutkan, titik yang banyak pemukiman kumuh dan rumah tidak layak tersebar di sejumlah kecamatan diantaranya Kecamatan Mariso, Tamalate, Biringkanaya, Manggala dan Tamalanrea.
Menurut Politisi Partai Demokrat itu, penataan pemukiman merupakan salah satu dari bagian program Wali Kota Makassar yang masuk dalam delapan jalan masa depan, sehingga program tersebut harus dimaksimalkan dalam meningkatkan hunian yang layak untuk masyarakat kurang mampu.
“Program penataan pemukiman harusnya diutamakan kedepan Pemerintah Kota Makassar harus turun melakukan pembenahan,” ucapnya.
Ia menilai program itu tidak akan sulit seluruh legislator Makassar dia mendukung penuh terutama Badan Anggaran (Banggar) yang membahas dan menetapkan anggaran adapun untuk anggarannya dapat dibantu dari pajak pendapatan daerah.
“Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar akan memudahkan pembenahan itu pendapatan dari sektor pajak terus meningkat, jadi giliran Pemerintah untuk mengembalikan uang rakyat dalam bentuk program,” ujarnya.
Menurut ketua Badan Anggaran itu, program tersebut menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan Makassar Dua Kali Tambah baik adalah kesenjangan yang ada dikalangan masyarakat harus di hilangkan dengan pola-pola yang baru.
Sehingga ia berharap dikepemimpinan Danny Pomanto pembangunan di Makassar merata serta kesetaraan hidup yang layak warga terpenuhi, ia juga berkomitmen akan mengkritisi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.
“Infrastruktur dalam jantung kota dan pinggir tidak boleh ada perbedaan, masyarakat memiliki hak dan fasilits yang sama,” katanya.
Sementara itu Sekertaris Komisi D DPRD Makassar, Hamzah Hamid menuturkan anggaran 2017 ini terdapat ratusan rumah yang tidak layak huni menjadi harunya mendapatkan program perioritas dari pemerintah kota.
Adapun titiknya harusnya telah tersebar di 14 kecamatan di Makassar bahkan setiap tahun, pembenahan rumah kumuh dewan telah menambah dalam APBD.(ita)
