MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar setiap tahun menganggarkan untuk melakukan pembangunan dan pembenahan infrastruktur seperti drainase dan jalan, namun sayangnya warga tetap saja mengeluhkan masalah tersebut.
Ini terbukti dari hasil reses 50 anggota DPRD Kota Makassar yang sebagian besar menampung aspirasi masyarakat saat turun melakukan reses di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing pada Februari lalu.
Hasilnya-pun diparipurnakan istimewa dengan agenda penyampaian laporan hasil reses masa persidangan kedua tahun sidang 2016-2017 yang dibacakan secara bergantian, Rabu (8/3).
Seperti halnya legislator di daerah pemilihan (Dapil) Makassar 1 yang meliputi Rappocini, Makassar dan Ujung Pandang yang beranggotakan Irwan Djafar, Mudzakkir Ali Djamil, HM Munir Mangkana, Farouk M. Betta, Eric Horas, Agung Wirawan, Zaenal Dg Beta, Fasruddin Rusli dan Mustagfir Sabry. Dari tiga kecamatan yang telah dikunjungi, total aspirasi warga yang disampaikan sebanyak 91 aspirasi yang didominasi mengenai perbaikan infrakstruktur yang belum merata.
“Rapoccini ada 43 keluhan, Kecamatan Makassar 43 keluhan dan Ujung Tanah sebanyak 5 keluhan yang rata-rata membutuhkan penanganan dan perhatian dari pemerintah kota terkait jalan dan drainase,” ungkap juru bicara legislator Dapil I,Agung Wirawan.
Sementara legislator Dapil Makassar II yang meliputi Bontoala, Wajo, Tallo, dan Ujung Tanah, yang Rudianto Lallo, Irwan, William, Abdul Wahab Tahir, Sahruddin Said, A Pahlevi, Fatma Wahyuddin, Basdir Sampara Sarip dan Yunus. Dapil II ini menyoroti soal pengerukan drainase, pembersihan kanal dan pelayanan.
“Ada banyak yang kami soroti saat reses utamanya soal infrakstruktur, pembangunan dan pelayanan seperti di Kecamatan Tallo terkait pembenahan lorong garden, pelayanan pada PUSTU. Di Kecamatan Bontoala kita minta ada renovasi kantor lurah yang sudah tidak layak dan penataan pasar terong yang semakin amburadul,” jelas Fatma Wahyuddin, jubir legislator Dapil II DPRD Makassar.
Sedangkan untuk legislator Dapil Makassar III meliputi Biringkanayya, dan Tamalanrea yaitu Mario David, Muhammad Iqbal, Andi Hasir, Melani Mustari, Lisdayanti Sabri, Abdi Asmara, H. Syarifuddin, Sangkala Saddiko, Abdul Wahid, Andi Abdul Kadir. Sekretaris Reses Dapil III Abdi Asmara mengaku, pihaknya fokus pada tempat usaha hiburan malam yang berada pada kawasan pendidikan segera ditutup sebab diduga banyak yang ilegal dan tak berizin.
Apalagi, kata Abdi, di Biringkanaya dan Tamalanrea diketahui merupakan kawasan industri dan kawasan pendidikan sehingga harus bebas dari usaha hiburan malam yang ilegal yang menjurus pada praktik prostitusi.
“Kasian masyarakat jika di kawasan industri dan kampus telah menjamur tempat praktik prostitusi dan lainnya. Untuk itu, kita minta pemerintah melakukan penutupan sebelum menjamur,” ujarnya.
Untuk legislator di Dapil Makassar 4 meliputi Panakkukang, dan Manggala yaitu Supratman, Haslinda, Mesakh Raymond, Rahman Pina, Samsuddin Kadir, Amar Busthanul, Adi Rasyid Ali, Hamzah Hamid, Abdul Azis Namu, H. Jufri masih bergelut pada persoalan keluhan warga soal program pembangunan yang sampai saat ini belum terealisasi. “Saaat reses warga masih mengeluhkan dan mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pelayanan kesehatan dimana kurangnya SDM yang ada di puskesmas, belum lagi persoalan minimarket liar, pelaggaran perizinan bangunan, kemacetan di Pettarani dan Pasar Tammaung serta mengusulkan Jalan Boulevard dijadikan sebagai car free day setiap akhir pekan,” tuturnya.
Lebih jauh, untuk legislator Dapil Makassar 5 meliputi Mamajang, Mariso, Tamalate yaitu Indira Mulyasari, Yeni Rahman, A Nurman, Mustafa Alwi, Susuman Halim, Hasanuddin Leo, Busranuddin Bt, Shinta Mashita, Muh Said dan Arifin Dg Kulle. Juru bicara Dapil 5 Makassar, Yeni Rahman menuturkan, masalah paling banyak dikeluhkan soal drainase, sedimentasi saluran dan MCK.
“kami sangat mengharapkan pemkot lebih komunikatif dan transparan dalam menyampaikan informasi BPJS, KIS dan KIP utamanya soal pelayanan yang selama ini dirasakan warga sangat buruk,” tutupnya.(ita)
