KISRUH antara taksi daring dan konvensional disikapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sulsel. Secara khusus lembaga ini menggelar diskusi dengan sejumlah akademisi di Universitas Hasanuddin, kemarin.
Ketua KPPU Sulsel Ramli Simanjuntak, menegaskan pemerintah sudah harus mengambil sikap tegas dalam pengaturan jasa transportasi. Khususnya terkait taksi konvensional dan online.
Ia menilai, kekisruhan antara pelaku usaha taksi konvensional dengan online bisa semakin memanas. Bila tidak segera diambil kebijakan, persoalan kain berlarut. Dia tak ingin persoalan ini menimbulkan kerugian, baik materi maupun inmateri.
Selama ini, kata Ramli, memang kewajiban yang harus dipenuhi taksi konvensional lebih berat dibanding online. Kebijakan di sektor jasa transportasi, regulasi yang digunakan, baik untuk angkutan konvensional maupun online harus sama. Sehingga, masing-masing pelaku usaha bisa bersaing satu sama lain.
”Pemerintah juga harus tegas dalam memberikan sanksi kepada semua pelaku usaha yang melanggar peraturan,” tandasnya.
Dia melanjutkan, KPPU sudah mengajukan persoalan ini ke pemerintah tiga minggu lalu dan sudah dibahas dalam rapat kabinet. Khususnya terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016.
Dari 11 poin yang akan direvisi, ada dua poin penting yang menjadi perhatian KPPU. Terkait standar minimum untuk pelayanan terhadap konsumen atau penumpang dan pengaturan tarif batas atas. (rhm/rus)
Ketua KPPU: Pemerintah Harus Tegas
×
