MAKASSAR, BKM — Realisasi kinerja Pemprov Sulsel, baik secara fisik maupun penyerapan anggarannya pada triwulan I tahun 2017 belum menunjukkan hasil yang positif.
Dari hasil rapat monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Provinsi Sulsel Triwulan I yang diadakan di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jum’at (19/5), realisasi keuangan baru mencapai Rp709,65 miliar dari total Rp9,15 triliun, atau sekitar 7,76 persen.
Sementara untuk realisasi fisik baru sekitar 13,57 persen. Padahal, target untuk triwulan pertama harus mencapai 20 persen.
Dari data yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) baru 6 OPD yang memiliki realisasi fisik diatas 20 persen.
Mereka adalah Badan Pendapatan daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD dan RS Khusus Daerah Dadi.
Untuk OPD yang memiliki realisasi fisik terendah mulai dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Biro Hukum dan HAM, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Kepala UPTD pengendalian dan monev Bappeda, Nasuad Tawang menyebutkan dari 59 OPD yang ada terjadi penurunan realisasi dibanding tahun sebelumnya. Di mana tahun 2016 lalu triwulan pertama realisasi keuangan sekitar 17,9 persen dan fisik 18 persen.
“Hal yang sama terjadi di lembaga kementerian atau lembaga yang menggunakan APBN. Triwulan Pertama tahun ini, keuangan baru 15,7 persen dan fisik 18,2 persen. Sementara tahun lalu, keuangannya sudah 17, 5 dan fisik diatas 18,” katanya.
Sampai bulan Mei, Bappeda mencatat realisasi belanja langsung mencapai Rp126 miliar atau 10,76 persen dari total Rp1,17 triliun. Sejauh ini, baru 29 OPD yang sudah menyetor realisasi belanja langsung mereka.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jufri Rahman mengakui perubahan OPD berdampak pada kinerja. Sebab diawal tahun mereka baru melakukan penyesuaian termasuk menyusun DPA dari RKPD.
Adapun program atau kerja yang berjalan di awal tahun baru bersifat rutin, seperti honor dan pembiayaan rutin lainnya. Sementara untuk program yang membutuhkan anggaran besar biasanya berbentuk fisik.
“Memang selama ini di triwulan I realisasi sangat minim, karena anggaran besar biasanya untuk fisik sehingga baru di lelang. Biasanya baru tinggi di triwulan II dan III karena baru dilakukan kegiatannya,” jelasnya.
Pihaknya berharap di pertengahan tahun ini, serapan anggaran dan pencapaian fisik bisa mencapai 50 persen. Terlebih saat ini, semua program dan kegiatan fisik sudah dalam tahapan lelang,
Untuk mengantisipasi kejadian berulang, Bappeda telah membuat sistem pelaporan berbasis online yang diberi nama Siritta (Sistem Informasi Penyerapan Anggaran Tahunan).
Jufri menjelaskan aplikasi ini akan memudahkan gubernur dan anggota DPRD Sulsel memantau pencapaian kinerja dan realisasi masing-masing OPD setiap saat.
“Mulai 2018 kita akan terapkan perencanaan elektronik. Setiap saat memberikan laporan ke Bappeda dan BPKD. Realisasi fisik dan keuangan bisa real time sehingga perbedaan data tidak akan terjadi,” jelasnya.
Bahkan dengan sistem ini program kerja masing-masing OPD bisa tersusun dengan rapi. Mulai dari KUA-PPAS, RKPD sampai DPA. Sehingga tak akan ada lagi program tiba-tiba dari OPD.
Sementara itu, Sekda Sulseln Abdul Latif mengungkapkan pihaknya mencari model sehingga kegiatan fisik bisa dilakukan sejak triwulan pertama. Untuk itu proses lelang, termasuk penyiapan administrasi sudah dilakukan sejak akhir tahun sebelumnya.
“Tahapan perencanaan yang memakan waktudua bulan harus disusun sejak tahun sebelumnya. Mulai dari PA (pengguna anggaran), KPA (kuasa pengguna anggaran) dan PPK (pejabat pembuat komitmen),” pungkasnya. (*)
