Pinrang Lima Kali WTP, Maros Empat Kali

MAKASSAR, BKM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel mulai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 kepada kabupaten/kota dan provinsi. LHP ini diserahkan secara bertahap, tergantung waktu penyerahan LKPD ke BPK RI.
Tahap pertama, BPK menyerahkan LHP kepada dua kabupaten, yakni Pinrang dan Maros. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Endang Tuti Kardiani kepada Bupati Maros dan Bupati Pinrang di ruang pertemuan BPK RI, Jalan AP Petta Rani, Selasa (23/5).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk dua kabupaten tersebut. Predikat tertinggi terhadap pemeriksaan keuangan itu untuk kelima kalinya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang. Sementara untuk Maros merupakan yang keempat kalinya.
Menurut rencana, Senin pekan depan, BPK kembali akan menyerahkan LHP kepada 12 pemerintah daerah. Termasuk kepada Pemerintah Provinsi Sulsel.
Khusus untuk penyerahan LHP kabupaten/kota, akan dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Sulsel. Sementara untuk LHP Pemprov Sulsel akan diserahkan BPK dalam sebuah rapat paripurna di gedung DPRD Sulsel.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Endang Tuti Kardiani mengemukakan, masih ada sejumlah catatan penting yang harus dibenahi pemerintah daerah terhadap LHP. Hal itu sudah menjadi persoalan selama bertahun-tahun. Yang paling utama adalah masalah aset.
“Secara umum masalah pengelolaan aset, catatannya belum tertib,” ungkap Endang.
Selain itu, persoalan persediaan barang dan kesalahan penganggaran juga menjadi catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah. LKPD yang diperiksa meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan saldo anggaran.
Khusus untuk penertiban aset, Bupati Maros, M Hatta Rahman punya kiat tersendiri. Dia menekankan kepada pengelola keuangan daerahnya untuk tidak mencairkan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum menertibkan asetnya.
“Jadi tahun lalu kita fokus. Sebelum pencairan anggaran, harus melewati bagian aset terlebih dahulu. Alhamdulillah, sampai November, semua data aset sudah terekam masuk dalam sistem, ” jelasnya.
Dia mengakui, untuk mempertahankan predikat WTP jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu dia menekankan semua stakeholder di wilayahnya untuk bahu membahu memaksimalkan kinerja, sekaligus menertibkan semua yang mestinya diperbaiki.
Sementara itu Bupati Pinrang, Andi Aslam Patonangi mengatakan opini WTP yang diraih pemkab lima tahun berturut-turut sejak tahun 2012 lalu menjadi motivasi bagi dirinya dan seluruh jajaran untuk berbuat lebih baik ke depan. Terutama dalam pengelolaan anggaran yang semakin transparan dan akuntabel.
Dia melaporkan, untuk semakin memperbaiki tata kelola pemerintahan, tahun ini Kabupaten Pinrang mulai akan menetapkan e-planning dan e-budgeting. (rhm/rus)