Masih Ada 200 Paket Pekerjaan Belum Dilelang

MAKASSAR, BKM– Hingga akhir triwulan II tahun 2017, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ?Daerah (APBD) 2017 di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan semester pertama masih jauh dari dari target.
Dari data yang ada, pencapaian sampai bulan Juni baru 32,38 persen untuk fisik atau Rp2,749 triliun dari Rp8,74 triliun (31,46 persen) untuk keuangan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman dalam Rapat Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Provinsi Sulsel triwulan II di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa (1/8) mengatakan, pencapaian tahun ini menurun di banding periode yang sama tahun 2016.
“Khusus dana APBD salah satu ?penyebabnya adalah keterlambatan lelang. Data dari Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, baru 155 paket kegiatan yang sudah dilelang, sementara yang belum masih ada 200 lebih,” katanya.
Sesuai aturan untuk realisasi keuangan di semester satu sudah harus mencapai 50 persen. Namun kenyataannya, dari 60 OPD/instansi yang mengelola APBD Baru tujuh yang mencapai reaslisasi di atas 50 persen. Sisanya 53 di bawah 50 persen, bahkan 4 OPD masih di bawah 10 persen.
Khusus pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh 47 satuan kerja kementerian atau lembaga di Sulsel serapan anggarannya sudah mencapai Rp7,11 triliun dari Rp17,68 triliun (40,26 persen)?. Khusus realisasi fisik sudah mencapai 42,57 persen.
?”Kalau APBN, laporan yang masuk ke kami karena ada beberapa dananya yang tertahan atau dibintangi. Kalau semua sudah dilelang kemungkinan realisasi keuangannya bisa diatas 75 persen,” jelasnya.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang menambahkan, setelah semester pertama ini diharapkan ada progres realisasi anggaran dan fisik. Dirinya berharap setiap kendala yang ada, terutama oleh Satker kementerian atau lembaga bisa dikonsultasikan dengan pemprov.
“Saya sampaikan dalam dua tahun terakhir, sistem pembayaran ada waktunya. Harus ambil panjar, jadi kalau terlambat lelang pasti bersoal juga. Misalnya kasus yang ada di Toraja, kontraktornya demo ke pemda karena sudah menyelesaikan proyeknya,” tambahnya.
Agus meminta kontraktor atau penanggung jawab kegiatan untuk memperhatikan administrasi keuangan bukan hanya masalah realisasi fisik. Dirinya juga berharap proses lelang yang ada segera dipercepat.
Dari data Bapedda Sulsel lempat OPD dengan realisasi keuangan dan fisik di bawah 10 persen antara lain Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Hukum dan HAM, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan RSUD Haji Makassar. (rhm)