Dewan Imbau Pengusaha Tak Asal Bangun Tower

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Makassar agar tidak asal mengeluarkan rekomendasi pembangunan tower.
Pasalnya, dewan masih menemukan sejumlah pengusaha membangun menara telekomunikasi atau tower yang diduga telah berbuat kecurangan dengan memanipulasi rencana anggaran pembangunan tower di sejumlah titik di wilayah tersebut.
“Seharusnya pemerintah daerah dan OPD terkait untuk lebih jeli dalam memberikan izin pada provider, jika ada yang melakukan manipulasi anggaran sebaiknya izinya dicabut saja,” ungkap anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Jufri Pabe saat di DPRD Makassar, Jumat (18/8).
Legislator Fraksi Hanura ini menambahkan, realisasi antara rencana kegiatan anggaran (RKA) dengan penerapan di lapangan tidak sesuai, para pengusaha memasukkan RKA yang diajukan ke Pemkot Makassar untuk pemberian izin lebih sedikit daripada anggaran fisik pembangunan tower, akibatnya penerimaan pemerintah daerah lebih kecil.
Penyataan senada diungkapkan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Makassar, Hasanuddin Leo. Menurutnya, pemberian rekomendasi pembangunan tower harus diseleksi dengan baik agar tidak berdampak negatif pada masyarakat banyak.
“Jika dibangun asal-asalan, selain merusak lingkungan juga akan berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar pembangunan tower itu. Harus juga diperhatikan dampaknya jangan membangun asal-asalan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, jika pembangunan itu diperkirakan merugikan masyarakat, maka sebaiknya dihentikan dari awal. Apalagi, banyak tower yang berdiri telah menggangu warga. “Sudah banyak problem yang ada. Saya harap Pemkot Makassar tegas dalam memberikan rekomendasi pembangunan tower,” ucapnya.
Hasanuddin juga mengusulkan agar Diskominfo membentuk tim terpadu sehingga tim itu ditugaskan untuk melakukan kajian secara mendalam sebelum mengeluarkan izin. “Jika hasil kajian yang dari tim terpadu tidak menemukan dampak buruk bagi masyarakat baru diberi izin,” tutupnya.(ita)