MAKASSAR,BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengaku gembira atas disetujuinya kenaikan tunjangan anggota dewan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017.
Hanya saja, konsekuensi dari undang-undang itu salah satunya soal potongan gaji dewan untuk disetorkan ke partai mengikuti standar gaji dan tunjangan anggota dewan. Apalagi, Anggota dewan wajib menyetorkan sebagian pendapatannya bagi partai politik.
Ketua Fraksi Gerindra Makassar, Amar Buistanul, mengatakan, apapun yang menjadi keputusan partai pasti akan diikuti begitupun terkait potongan gaji untuk partai. “Saya belum tahu besaran potongan untuk partai, karena gaji terbaru belum juga diterima. Kami juga belum rapatkan soal itu di fraksi, tapi saya yakin akan ada kenaikan potongan ke partai,” ungkapnya saat gedung DPRD Makassar, Senin (21/8).
Anggota Komisi D DPRD Makassar tersebut mengakui, sebelumnya potongan yang diberikan untuk fraksi Gerindra dari besaran gaji pokok anggota dewan sebesar 20 persen.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PAN Makassar, Hamzah Hamid. Menurut Hamzah, potongan gaji untuk partai wajar saja dilakukan jika gaji dewan juga ikut naik, agar anggota dewan tidak lupa dengan induknya.
“wajar lah kalau potong untuk partai dinaikkan, karena legislator itu bisa duduk karena partai, kalau sebelumnya 15 persen bisa jadi nanti naik menjadi 30 persen,” ucapnya.
Bukan hanya itu, jelas Hamzah, tujuan adanya potongan untuk partai bukan hanya keuntungan pribadi atau ketua partai melainkan membantu keuangan partai serta membesarkan partai. “Itu salah satu tujuan gaji anggota dewan dipotong tiap bulan,” tambahnya.
Begitupun yang dikatakan Ketua Fraksi PKS Makassar, Mudzakkir Ali Djamil. Ia menuturkan, PKS lebih banyak lagi yang disetorkan sesuai kebijakan partai. Jumlah pemotongan diterapkan secara progresif sebesar 50 persen dari gaji pokok. “Hitungannya kalau gaji pokok kita Rp1,5 juta yah dipotong Rp750 ribu, makin banyak pendapatan, makin banyak pula pemotongan. Selain itu, gaji yang diperoleh diambil melalui bendahara partai,” jelasnya.
Tidak ketinggalan Ketua Fraksi Demokrat Makassar, Abdi Asmara juga menyatakan, potongan di Partai Demokrat sebesar 15 persen atau berkisar Rp300 ribu. “Kalau kenaikan potongan disesuaikan gaji naik belum jelas, karena belum dirapatkan termasuk besarannya,” jelas Abdi.
Ia juga membeberkan, pendapatan anggota dewan juga dipotong dengan uang komisi, iuran setiap kegiatan partai, pemilihan kepala daerah dan lain-lainnya. “Tak jarang slip gaji yang diterima anggota dewan menunjukkan nilai minim kurang dari Rp1 juta. Belum lagi anggota dewan yang berutang atau mengajukan kredit melalui bank, kadang tak cukup untuk biaya hidup selama sebulan untungnya kita ada usaha lain,” katanya.
Sama halnya dengan Ketua Fraksi PDIP Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang dan Fraksi Partai Golkar, pemotongan gaji dewan untuk partai sebesar 15 persen sekitar Rp350.000. (ita)
