Banyak Proyek Batal, Serapan Anggaran 10 OPD Minim

MAKASSAR, BKM — Melewati triwulan ketiga tahun 2017, tercatat ada sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Makassar yang kinerjanya belum maksimal. Serapan anggarannya masih minim, yakni kurang lebih 40 persen.
Ke 10 OPD tersebut masing-masing Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pertamanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.
Hal ini tertungkap dari rapat monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program triwulan ketiga yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. Pertemuan berlangsung di Ruang Sipakalebbi Balai Kota, Senin (16/10).
Kepala Bappeda Kota Makassar Andi Hadijah Iriani, mengatakan ada berbagai macam alasan disampaikan OPD terkait minimnya capaian realisasi anggaran tahun ini. Salah satunya, ada beberapa paket proyek fisik yang telah diprogramkan namun akhirnya dibatalkan setelah berulang-ulang dilelang. Akibatnya, program tersebut cukup lambat terealiasasi dan dialihkan ke APBD Pokok 2018.
”Padahal seharusnya, realisasi target belanja di triwulan ketiga 2017 ini harus dicapai minimal 60 persen. Namun yang terjadi secara keseluruhan, serapan keuangan masih 47 persen dan fisik 58 persen. Atau masih di kisaran Rp1,3 triliun,” jelas Andi Hadijah.
Masalah lainnya ada pada waktu yang panjang. Hal itu dominan dialami Dinas PU. Meski begitu, ia tetap optimistis akhir tahun ini serapan mencapai 90 persen.
Yang dipaparkan dalam monev kemarin adalah OPD yang memperoleh alokasi anggaran besar namun belum diserap secara maksimal. Masing-masing Dinas Pendidikan Rp60 miliar, Dinas Kesehatan Rp204 miliar, dan Dinas PU Rp371 miliar.
Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp20 miliar, DPM-PTSP Rp3,4 miliar, Bagian Kesejahteraan Rakyat Rp14 miliar, Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Rp2.8 miliar, Dinas Penataan Ruang Rp7,5 miliar, Dinas Komunikasi dan Informasi Rp27 miliar, serta Dinas Pertanahan Rp24,4 miliar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Ismail Haji Ali yang dihubungi terpisah, menyatakan optimismenya sebelum 2017 berakhir, serapan anggaran sudah stabil. Bahkan lewat dari 80 persen.
Menurutnya, yang membuat serapan anggaran di Diskominfo Makassar minim hanya karena masalah waktu. “Ini masalah waktu, karena semuanya tinggal pembayaran. Kalau sudah kita bayarkan semuanya, serapannya bisa mencapai 70-80 persen. Kalau saya bayar sewa internet di Makassar senilai Rp12,8 miliar, kalau ditambah serapan anggaranku saat ini Rp27 miliar, itu kan sudah mencapaimi. Ini masalah waktu saja dan sudah maumi dibayar,” ujarnya.
Ismail menjelaskan bahwa sekarang ini sudah ada kebijakan pembayaran sewa internet. Hal itu bisa dilakukan dalam satu kali pembayaran saja dan secara lunas.
“Sudah ada kebijakan khusus sewa pembayaran internet dapat langsung dibayar lunas. Sisanya kita membayarkan lagi ke pihak ketiga, seperti penambahan server, penambahan CCTV dan broster. Itu menunggu waktu juga pembayarannya, karena kemarin melalui lelang,” ucapnya. (arf/rus)