DIPA Sulsel Naik Rp1,6 T

MAKASSAR, BKM — Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan gubernur se Indonesia.
Penyerahan dilakukan di Istana Bogor, Rabu (6/12).
Selain DIPA, juga diserahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 serta Anugerah Dana Rakca Tahun 2017.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo sendiri menjadi yang pertama diserahi DIPA tahun 2018.
“Gubernur Syahrul mendapat kehormatan menjadi yang pertama diserahkan DIPA langsung dari Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Devy Khadaffi.
Secara umum, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2018 untuk Sulawesi Selatan dipastikan mengalami peningkatan. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Sulsel tercatat sebesar Rp31,253 triliun.
Dana ini merupakan gabungan antara Dana Transfer dan Dana Desa yang dikucurkan ke Sulsel. Angka tersebut diluar alokasi dana APBN yang diterima lembaga dan instansi vertikal yang ada di Sulsel.
Dibandingkan dengan tahun 2017, DIPA Sulsel tahun ini mengalami kenaikan sekitar Rp1,6 triliun. Seperti diketahui, tahun 2017 lalu besaran DIPA yang diterima Sulsel hanya Rp29,6 triliun. Sementara di 2016 Rp19,2 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis merinci DIPA yang diterima Sulsel terbagi atas 6 alokasi. Yang terbesar untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 18,369 triliun.
Selanjutnya menyusul, Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Rp5,285 triliun, DAK fisik Rp4,046 triliun, Dana Desa Rp1,986 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,076 triliun dan Dana Intensif Daerah (DID) Rp489,75 Miliar.
“Hampir semua alokasi anggaran mengalami kenaikan. Yang tertinggi tentu masih di DAU, kemudian DAK dan Dana Desa,” katanya, usai mendampingi Gubernur Sulsel menerima DIPA di Istana Bogor, kemarin.
Diketahui belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 2.220,7 triliun, angka itu meningkat dari belanja negara sebesar Rp2.080 triliun di tahun ini.
APBN 2018 ini terdiri anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp766,1 triliun.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp847,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp607 triliun.
Transfer ke daerah dan dana desa dengan total Rp766,1 triliun, terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60 triliun.
Anggaran ini untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan publik di daerah, mengentaskan kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
Penyerahan dilakukan lebih awal dibanding penyerahan DIPA tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2017 diserahkan pada tanggal 14 Desember. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran oleh kementerian/lembaga dan daerah pada tahun 2018.(rhm)