MAKASSAR, BKM– Sejumlah kanal yang ada di Kota Makassar terlihat memprihatinkan. Selain dicemari limbah dan sampah masyarakat yang sengaja dibuang ke kanal, kanal juga terlihat kotor karena ditumbuhi eceng gondok.
Perwakilan Mongabay Indonesia, Wahyu menuturkan, kondisi kanal yang saat ini kotor dan jorok bukan hanya menjadi kesalahan satu pihak saja, atau dilimpahkan ke Balai Besar Pompengan. Sebab mengurus kanal butul kerjasama antara pemerintah kabupaten dan kota.
Apalagi, tambah Wahyu, anggaran untuk mengeruk luasan kanal tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja.
” Soal kanal itu menjadi urusan semua pihak bukan hanya Balai Pompengan saja, tetapi baik pemkot dan masyarakat juga terlibat didalamnya. Apalagi anggaran untuk urusi kanal di makassar hanya Rp500 juta, itu sepengetahuan saya,” ungkapnya saat di konfirmasi, Kamis ( 14/12).
Selain itu, ia tidak menginginkan jika pemerintah kota mengambil alih pengelolaan kanal di Kota Makassar. Sebab menurutnya, pemkot akan kewalahan sendiri mengatasi kanal dengan beban anggaran yang sangat besar untuk mengelolanya sendiri.
“Kenapa tidak berkoordinasi saja ke pihak terkait untuk mengatasinya, tidak usah dialihkan. Apakah pemkot sanggup gelontorkan anggaran besar untuk urusi sendiri kondisi kanal?,” tanyanya.
Terlebih lagi saat ini tidak tersedia instalasi pembuangan limbah di Kota Makassar. Termasuk volume pembuangan limbah di kanal jauh lebih besar ketimbang pembersihan kanal.
“Kalau perlu berikan sanksi tegas untuk masyarakat yang membuang limbah dan sampahnya di kanal. Salah satu yang memicu enceng gondok banyak muncul di kanal disebabkan limbah sabun yang selalu dibuang di kanal,” ucapnya.
Hal senada dikatakan, Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Muhammad Al Amin. Ia menuturkan, pencemaran lingkungan dan sejumlah permasalahan menjadi pekerjaan rumah semua pihak, dan bukan untuk saling menyalahkan. Sebab banyaknya masalah yang terjadi di kanal disebabkan faktor kesadaran pentingnya menjaga lingkungan.
“Ini PR semua pihak, termasuk masyarakat harus sadar melihat kanal selalu bersih,” ucapnya.
Terpisah, anggota Komisi C Bidang Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Irwan ST mengatakan, kondisi yang terjadi di lapangan merupakan tanggung jawab Balai Pompengan dan Pemerintah Kota Makassar.
“Ini bukan serius tidak serius, tapi peran semua pihak dibutuhkan untuk menagani masalah kanal ini,” singkatnya.
Menyikapi hal itu, Kepala Bagian Umum Balai Pompengan, Nasir menegaskan, balai mengkhawatirkan Pemkot Makassar tidak mampu mengelola kanal.
” Wali kota tidak akan mampu menangani kanal. Selain luas dan panjang kanal, ada klasifikasi-klasifikasi yang tidak akan mampu pemkot atasi. Selain itu, teknis pembersihan kanal tidak mudah dilakukan seperti kanal yang bermuara besar, ” jelas Nasir.
Nasir juga menanyakan, darimana pemkot mendapatkan anggaran jika ingin mengelola kanal. ” Jangan sampai waktu wali kota habis hanya ngurusin kanal saja. Kalau pak wali punya dana untuk pengelolaan kanal, lebih bagus kerja sama saja dengan Kodam wirabuana,” ungkap Nasir. (jun)
