IDI Sulbar Capai Angka 72,37

MAMUJU, BKM — Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi, tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Provinsi Sulbar telah berhasil mengumpulkan data dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan mencapai angka 72,37. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 68,25.
Capaian tersebut juga masih berada pada kategori sedang. Data IDI 2016 tersebut diperoleh melalui reviuw (koding) berita surat kabar, reviuw dokumen, Focus Group Discussion ( FGD), dan wawancara mendalam (Indepth Interviuw)
Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis, sambung orang nomor satu di Sulbar tersebut, tidak hanya dipengaruhi situasi yang berkembang di daerah. Tapi dapat pula dipengaruhi situasi politik nasional dewasa ini.
”Pembangunan sistem politik yang demokratis diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dimana, akan memberi ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ali Baal.
Melalui kegiatan tersebut, juga diharapkan seluruh peserta memanfaatkan momen ini sebaik- baiknya. Karena dengan berperan aktif dan memikirkan langkah-langkah politik guna melakukan peningkatan perkembangan IDI di Provinsi Sulawesi Barat.
Awaluddin Mustafa selaku panitia menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi se Provinsi Sulawesi Barat, meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia dengan sejumlah aspek demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat. Di antaranya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi, memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat, meningkatkan perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia, meningkatkan perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.
”Kepada seluruh peserta senantiasa berperan aktif dan memberikan masukan serta langkah-langkah positif guna meningkatkan kualitas berdemokrasi di Provinsi Sulawesi Barat. Sekaligus mendukung program pemerintah yang malaqbi,” harap Awaluddin. (ala/mir/c)