MAKASSAR, BKM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Kabupaten Takalar di gedung BPK Jalan AP Petta Rani, Makassar, Rabu (17/1). Bupati Takalar Syamsari Kitta menerima langsung LHP tersebut dari Pelaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan BPK Sulsel Andi Sonny.
Kepala Humas TU BPK Wira Alamsyah, mengatakan bahwa BPK baru saja menyelesaikan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas belanja barang dan jasa Pemkab Takalar. Maka setelah pemeriksaan berakhir, BPK rutin akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan. “Kami serahkan ke DPRD sebagai pertanggungjawaban bahwa DPRD itu kami dorong untuk menindaklanjuti masalah yang ada bersama eksekutif, yaitu bupati,” kata Wira.
Hasilnya, BPK fokus pada belanja. Bisa jadi kekurangan volume, bisa juga kelebihan pembayaran.
Bupati Takalar, Syamsari Kitta menerima dengan terbuka laporan ini. Ia mengatakan akan segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang ada di BPK. “Saya memang berniat menjadikan Takalar ini mendapat opni WTP dari BPK,” ujar Syamsari.
Menurutnya, selama ini Kabupaten Takalar belum berhasil memperoleh predikat WTP untuk LHP pengelolaan keuangannya. Atas dasar ini, Syamsari berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan di wilayah yang kini dipimpinnya.
”Sistem pengelolaan keuangan yang akan diperbaiki. Mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, sampai pada tahap pertanggungjawaban. Semuanya akan diperbaiki untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang sehat dan semakin baik,” tandasnya.
Syamsari pun mengatakan jika APBD Kabupaten Takalar nantinya bisa lebih efektif dalam penggunaannya dan tepat sasaran sesuai tujuannya yang jelas. “Hal ini saya maksudkan agar APBD dalam pelakasanaannya nanti lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran,” ungkap Syamsari.
Syamsari bersama Ketua DPRD H Muh. Djabir Bonto, berharap Kabupaten Takalar mendapatkan WTP di tahun 2018. (nug/rus/c)
Bupati Takalar Terima LHP APBD 2017 dari BPK
×
