MAKASSAR, BKM — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, terkesan kewalahan dalam hal perekaman kartu tanda penduduk eletronik (KTP-el). Meski begitu mereka terus melakukan perekaman daftar pemilih.
Apalagi, saat ini sudah mendekati pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung 27 Juni mendatang.
Dari jumlah penduduk Sulsel 9,4 juta jiwa lebih sebanyak 6.793.907 masuk golongan wajib KTP (diatas usia 17 tahun). Dari jumlah ini baru 89 persen yang telah melakukan perekaman atau sekitar 6.047.436 orang, artinya masih ada 747 warga yang belum dan terancam tidak ikut memilih.
Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Provinsi Sulsel, Ardilles Saggaf, mengatakan, belum rampungnya perekaman KTP Elektronik (KTP-el) karena alat dan fasilitas yang telah disiapkan banyak yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini rusak.
“Beberapa alat yang digunakan hampir 50 persen masih mengalami kerusakan. Kami terus berupaya melakukan perekaman hingga target yang telah ditetapkan. Namun kami belum bisa memberikan garansi untuk pilpres sendiri mencapai 100 persen pada akhir bulan Desember mendatang,” kata Ardiles, akhir pekan lalu.
Untuk mentaktis permasalahan di lapangan, Ardiles mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi data aktual daftar pemilih tetap (DPT) tetap yang akan memilih pada pesta demokrasi.
Tercatat sedikitnya daftar pemilih penduduk potensial (DP4) dan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2), sebanyak 6,7 juta yang melakukan perekaman.
“Untuk wajib pilih yang tercatat sedikitnya 9,4 juta penduduk Sulsel yang seharusnya memiliki KTP dan 6,7 juta penduduk yang telah terdaftar. Karena mayoritas penduduk kita yang ada di Sulsel adalah sebagai perantau,” jelasnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Sukarniaty Kondolele menambahkan, hingga pertengahan bulan Februari ini, total data warga yang sudah melakukan perekaman sekitar 89 persen.
“Yang pasti kita harus capai target 100 persen agar capaian pemilih juga bisa lebih meningkat. Tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga kuantitas,” ungkap Sukarniaty.
Ia pun menyebutkan, bahwa khusus untuk ketersediaan blangko di Sulsel, sejauh ini masih cukup memadai dengan jumlah sekitar 352.593 ribu.
“Ketersediaan blangko cukup memadai. Secara nasional, tahun ini ada sebanyak 18,8 juta keping blangko yang didistribusi ke semua daerah di seluruh Indonesia,” jelas Sukarniaty.
Terkait data pemilih, Sukarniaty menyebutkan bahwa pihaknya sudah menyerahkan data pemilih ke KPU, dan akan diverifikasi oleh KPU dengan sistem pencocokan data dan penelitian (Coklit).
Sukarniaty, sebelumnya mengaku, untuk beberapa kondisi, pihaknya terpaksa melakukan sistem jemput bola, terutama untuk daerah yang bermasalah dengan akses jalan ataupun jaringan.
Ia mencontohkan, untuk daerah kepulauan, pegunungan dan kondisi alamnya tidak memungkinkan.
“Kalau seperti itu kami jemput bola langsung, karena kalau masalah blangko ini klasik yang siapkan adalah pusat, kabupaten/kota memasukkan kebutuhan, meskipun begitu untuk laporan dilakukan oleh Dukcapil Provinsi,” katanya.
Khusus untuk mengatasi kendala jaringan dalam proses perekaman KTP-el, pihaknya mengaku telah meminta agar kewenangan tersebut beralih ke provinsi, sehingga kontrolnya lebih mudah.
“Inikan sering sekali bermasalah dengan jaringan, kadang kabupaten melapor. Kami meneruskan Pak Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh. Kalau bisa pindah kenapa tidak, kami akan bekerjasama dengan penyedia jasa dalam hal ini pihak Telkom,” pungkasnya. (rhm)
