Dewan Pro-Kontra Soal Pungutan

SEMENTARA ITU, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar ada yang mendukung dan ada yang tidak soal pungutan ke murid untuk sanksi tidak mengerjakan tugas. Termasuk pungutan untuk membangun sekolah.
Anggota DPRD Makassar, Mario David meminta sekolah yang menerapkan sistem sanksi dan beban pembenahan sekolah ke orangtua siswa ditindaki oleh dinas pendidikan. Sebab sekolah tidak boleh mengajarkan ke siswa untuk bermain uang.
“Salah itu, saya tidak setuju kalau seperti itu. Kalau saya jadi murid itu, mending saya bayar dua ribu dari pada kerja tugas, anak kita sekarang ini uang jajannya sudah lebih dari itu,” ungkapnya usai paripurna di Gedung DPRD Makassar, Senin (12/3).
Lanjut Legislator Fraksi Nasdem ini meminta pengawasan dinas pendidikan terhadap sekolah yang masih menerapkan bayar uang di sekolah. Ia mengusulkan agar mental anak didik diperbaiki untuk mengerjakan tugas dengan menerapkan disiplin fisik.
“Bukan fisik harus di pukul, tapi fisik dalam pengertian olahraga tambahan yang bisa dilakukan seperti bela negara itu,” ucapnya.
Berbeda halnya dengan pernyataan Mario David, Sekertaris Komisi D DPRD Makassar, Supratman menyatakan tidak mempermasalahkan akan hal tersebut. Menginggat uang itu dapat digunakan untuk pembenahan sekolah dan pengadaan yang lainnya.
“Kalau saya tidak masalah, selama tidak ribuan. Kalau sangsi 2.000 untuk murid itu bagus juga kan tidak seberapa ji. Yang salah jika sudah diatas ribuan, jangan sampai ada yang diberatkan oleh itu,” katanya.
Begitupun yang dikatakan Basdir, anggota DPRD Makassar. Ia menuturkan, uang yang dibebankan murid untuk membayar pembenahan ruang kelas dan iuran perlu diperjelas oleh pihak sekolah, terlebih saat ini sudah marak terjadi punggutan di sekolah-sekolah. “Kenapa bisa punggut pembenahan ke siswa, kalau soal sanksi tugas mungkin masuk akal ji karena sedikit, tapi itu pembenahan sekolah kenapa dibebankan ke sekolah,” ujarnya.(ita)