Arwin Jamin DAU Sulsel tak Bersoal

MAKASSAR, BKM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pemotongan dan penundaan pengucuran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk beberapa pemerintah daerah. Tercatat enam Pemda dipotong DAU-nya dan 192 Pemda mengalami penundaan pembayaran DAU.
Khusus di Sulsel, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Andi Arwin Azis mengakui belum ada informasi terkait daerah yang mengalami pemotongan dan penundaan DAU.
Sejak diputuskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani awal pekan ini belum ada surat keputusan yang diterima Pemprov Sulsel. Sejauh ini, tak ada kabupaten/kota yang mengeluh soal DAU mereka.
“Belum ada informasinya sampai sekarang. Kita berharap di Sulsel tak ada daerah yang mengalami penundaan dan pemotongan tersebut,” kata Arwin, kemarin.
Tahun ini Sulsel menerima DAU sebesar Rp18,36 triliun.DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN.
Anggaran ini dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebanyakan dimanfaatkan untuk membayar gaji ASN.
Hal yang sama diungkapkan oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menurutnya belum ada pemotongan DAU untuk Sulsel. Beberapa tahu lalu memang ada pemotongan DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Saya tidak pernah merasa dipotong, kalau pun ada itu berlaku secara nasional. Tapi saya mendapatkan penggantinya yang lebih besar,” ungkapnya.
Kata Syahrul, Sulsel mendapat porsi anggaran DAU dan DAK yang besar. Pasalnya Sulsel menopang produksi pangan nasional. Belum lagi posisi SYL yang masuk Dewan Pertimbangan Keuangan Nasional. (rhm)