Kampung KB Prioritas di Wilayah Sangat Tertinggal

MAKASSAR, BKM — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel tahun ini berencana membentuk kampung KB sebanyak 287. Lokasinya di desa atau kelurahan yang tergolong wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Yang jadi prioritas adalah wilayah sangat tertinggal.
”Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2016 lalu, 24 kabupaten/kota di Sulsel telah melakukan pencanangan 330 kampung KB. Diharapkan, di kampung KB dilakukan pembinaan dan integrasi program kegiatan lintas sektor. Bahkan menjadi kegiatan strategis serta mendapat dukungan anggaran melalui APBD dalam penyelenggaraannya,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Rini Riatika Djohari, pada pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana (KKBPK) di Hotel Grand Clarion, Rabu (21/3).
Rakorda dibuka Gubernur Sulsel yang diwakili Asisten III Muh Firda. Peserta yang berjumlah 236 orang terdiri dari unsur TNI/Polri, pimpinan OPD KB se-Sulsel, serta mitra BKKBN.
Di bagian lain penjelasannya, Rini menerangkan realisasi kontrak kinerja tahun 2017. Yakni, peserta KB baru sebanyak 188.760 atau 88,58 persen dari PPM 213.105. Peserta KB baru MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) 39.283 atau 104,08 persen dari PPM 37.744.
Untuk peserta KB aktif 992.180 atau 111,68 persen dari PPM 888.437. Peserta KB aktif MKJP 218.731 atau 140,35 persen dari PPM 155.846.
Untuk mengulang kesuksesan pencapaian ini, dalam rangkaian rakorda dilaksanakan penandatangan kontrak kinerja program (KKP) tahun 2018, antara Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel dengan kepala OPD-KB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana) se-Sulsel.
BKKBN pusat melalui Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta drg Widwiono mengapresiasi pencapaian yang telah diraih oleh Sulsel. Menurutnya, keberhasilan program kampung KB mensyaratkan dukungan dari seluruh pemangku kepenatingan yang terkait.
”Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga perlu bersinergi dengan kegiatan dan program kementerian dan sektor lainnya. Saat ini pemerintah sedang menyusun rancangan RKP 2019. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mulai melakukan penguatan kerja sama dan kemitraan program KKBPK, dengan mensinergikan berbagai kegiatan kementerian dan lembaga terkait ke dalam lokus kampung KB,” terang Widwiono. (*/rus)