Dewan Minta Bedakan Laskar PBB dan Laskar Peduli Pajak

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar membedakan Laskar peduli Pajak hotel dan restoran dan Laskar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sebab selama ini dewan menilai, pembentukan dua laskar ini memiliki kerja-kerja yang berbeda.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Iqbal Djalil. Menurut Iqbal, kedua laskar ini memang dibentuk untuk menarik retribusi pajak, hanya saja laskar PBB dan Laskar peduli pajak hotel dan restoran berbeda tupoksinya.
“Ini yang perlu dikaji ulang, kenapa PAD kita belum maksimal karena kerja-kerja laskar pajak kita memiliki tupoksi yang berbeda dan penarikannyapun berbeda,” ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Selasa (27/3).
Legislator Fraksi PKS ini menambahkan Laskar Peduli Pajak untuk Hotel dan Restoran memakai sistem self Assessment, sementara Laskar PBB menggunakan sistem oficcially Assessment, dimana nilainya ditentukan berdasarkan nilai bangunannya. “Butuh orang yang lebih profesional dan betul-betul mengerti itu, tapi SDM kita di bidang itu kurang,” terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Irwan Djafar, juga menegaskan, jika Bapenda wajib melaporkan realisasi dari pajak PBB termasuk jumlah yang menunggak pembayaran PBBnya.
“Laporan Bapenda tentang realisasi dari pajak PBB sampai saat ini belum ada pada kami, ini mungkin karena satgas pajak baru mendata di bulan ini, sehingga mereka belum bisa setor laporan pajaknya,” jelasnya.
Ia pun meminta agar Bapenda bertindak tegas terhadap wajib pajak yang membandel dalam membayar pajak. Bahkan ia menegaskan mereka yang menunggak harus dikenakan sanksi keras sesuai dengan peraturan Daerah yang ada.
Pembentukan Laskar PBB oleh Bapenda masih dikonsultasikan. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Irwan Rusfiandi Adnan mengaku, masih mengkaji rencana tersebut dengan pihak terkait.
“Masih saya kaji, ada beberapa hal yang belum pas buat saya. terkait dengan kajiannya seperti apa output, dan kita juga harus koordinasikan dengan pihak terkait utamanya dalam hal pemeriksaan baik dari inspektorat, BPK dan kejaksaan,” jelasnnya.
Lanjutnya, Bapenda baru menyasar sekitar 100 personel yang nantinya akan ditempatkan di beberapa wilayah sebagai sampel untuk melihat bagaimana manfaat keberadaan laskar tersebut dalam peningkatan dan pencarian potensi baru disektor PBB.(ita)