Ical Perintahkan KIS Segera Dibagikan

MAKASSAR, BKM– Penumpukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di empat kelurahan yang belum disalurkan ke warga dan menjadi temuan DPRD Makassar membuat Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, heran dan tidak percaya.
Ical sapaan akrab wali kota beranggapan penumpukan KIS yang terjadi di kantor kelurahan bukanlah faktor kesengajaan. Bisa saja penumpukan KIS adalah proses sebelum dilakukan didistribusi.
“Saya belum tahu kalau ada penumpukan KIS dan saya juga belum tahu bentuk penumpukannya seperti apa. Siapa tahu penumpukan karena mau dikonsolidasikan untuk didistribusi. Saya belum bisa tanggapi itu,” sebut Ical di Balai Kota Makassar, Selasa (27/3).
Dia menambahkan, dirinya telah memerintahkan semua KTP-el dan KIS yang ada untuk segera didistribusikan ke warga. Jangan ada lagi yang tertahan. Permintaan itu disampaikan langsung ke Dinas Sosial (Dinsos) Makassar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar.
“Kemarin saya panggil Dukcapil Makassar dan Dinsos Makassar untuk segera mendistribusikan semuanya baik itu KTP maupun KIS. Ada 40 ribu KTP saya minta untuk secepatnya dibagi termasuk KIS,” singkatnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berang dan kecewa karena mendapati penumpukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di empat kelurahan.
Kelurahan yang menumpuk kartu KIS warga berada di Kelurahan Tamparang Keke, Sambung Jawa, Kelurahan Baji Mappaka Sunggu serta Kelurahan Buyang.
Legislator Golkar, Melani Mustari mengatakan, selama ini banyak warga yang mempertanyakan mengapa kartu KIS belum tersalurkan, ternyata masih ada penumpukan kartu tersebut di kelurahan. Olehnya itu, Melani meminta Pjs Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal untuk mengambil langkah tegas terhadap penimbunan kartu KIS yang ada di kelurahan.
“Warga adalah penderita. Mereka dipimpong kiri kanan oleh pihak rumah sakit ke dinsos, padahal kartu KIS nya ada di kelurahan. Pihak kelurahanpun juga tidak menyalurkan KISnya warga. Ini tidak boleh dibiarkan sistem kita seperti ini. Pak wali harus mengabil sikap tegas,” ungkapnya.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar ini mendesak Pemerintah Kota Makassar segera mendata ulang penerima KIS. Pasalnya, data yang ada saat ini sudah tidak akurat akibat terjadi penumpukan kartu KIS di sejumlah kelurahan.
Begitupun yang tegaskan, anggota DPRD Makassar lainnya, Shinta Mashita Molina. Legislator Fraksi Hanura ini juga mendapati penumpukan KIS di sejumlah kelurahan, seperti di Tamparang Keke, Sambung Jawa, Kelurahan Baji Mappaka Sunggu, Kelurahan Buyang. Dari temuannya di kelurahan, penerima KIS tersebut sudah tidak di tempat bahkan sudah ada yang meninggal.
“Ada warga yang seharusnya dapat, malah tidak dapat. Ini bukti pendataan warga miskin yang tidak lagi akurat. Jadi sekarang, pendataan harus lebih akurat, harus bisa membedakan mana orang miskin, mana yang tidak, karena sekarang penerima kartu KIS ternyata ada mobilnya rumahnya bertingkat. Jadi, ini yang harus kita data ulang,” bebernya.
Menyikapi hal itu, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Makassar, La Heru membenarkan jika terjadi penumpukan KIS di beberapa kelurahan berdasarkan pantauan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK). Namun, pihaknya memastikan penumpukan tersebut terjadi lantaran penerima KIS yang tidak berada di tempat atau sudah meninggal.
“Betul, ada yang ditemukan seperti di Kecamatan Tamalate. Tapi itu ditahan oleh lurah, karena diperkirakan orangnya ada, tapi untuk sementara orangnya tidak ada di tempat karena mungkin orangnya keluar daerah atau pindah domisili. Sehingga KIS-nya tidak tersalurkan ke orang yang bersangkutan,” jelasnya.(arf)