Dewan Tagih Hasil Kajian PKL Center

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar mulai menagih Plt Wali Kota Makassar, Syamsul dan puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyerahkan hasil kajiannya terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Center.
Tidak hanya itu, keseriusan pemkot juga diragukan dewan, akibat lambannya PKL Center ini diwujudkan dan selalu mengalami menundaan secara terus menerus.
Dewan menduga PKL center ini belum ada keselarasankomunikasi antara OPD yang satu dengan OPD yang lainnya, sehingga kondisi PKL Center kini menjadi terkatung-katung.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Wahab Tahir. Wahab juga membeberkan bukti kalau tidak terjalinnya interkoneksi antara OPD di Pemkot Makassar dilihat dari gagalnya mengoperasikan PKL Center. Bahkan ia mempertanyakan apa yang menjadi kendala dari OPD yang menyebabkan tidak tuntasnya kajian PKL Center tersebut.
“Sepertinya OPD mengabaikan PKL Center, sebab belum ada kajiannya sampai sekarang yang diterima dewan. Kita harap jangan mengabaikan itu, di dalam PKL Center ada uang APBD,” ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Rabu (25/4).
Lanjut Legislator Fraksi Golkar ini menuntut, agar OPD yang belum menyetorkan kajiannya perlu bersikap transparan dan akuntabel dalam melaporkan kendala dalam melaporkan laporan kajian teknisnya untuk PKL Center. Menginggat bots PKL ini sudah selesai pengerjaannya,
“OPD harus lebih terbuka dan akuntabel, dan berikan alasan ke publik mengapa PKL Center belum beroperasi,” jelasnya.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Fasruddin Rusli juga menegaskan Wali Kota Makassar perlu mempertegas bawahannya untuk merampungkan kajian PKL Center. OPD terkait juga harus merampungkan kajian tersebut secepat mungkin, dan tidak menjadikan persoalan PKL Center urusan yang terbelakang.
“Harus ditegur itu OPD yang lamban, masa soal kajian baru satu OPD yang menyetor, yang seharusnya sudah rampung sudah lama persoalan ini. Inilah yang menjadi masalah OPD adalah komunikasi satu sama lain yang perlu dievaluasi,” katanya.
Sebelumnya Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Makassar, Johansyah M mengakui jika saat ini masih ada beberapa OPD yang belum menyetorkan hasil kajiannya terkait PKL Center. Hanya PD Parkir yang menuntaskan hasil kajiannya, sedangkan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan Kecamatan belum ada.
“Sudah kita imbau, tapi tidak ada pemberitahunnya sampai sekarang dan sudah melewati batas deadline yang kita berikan. Kita butuh kajian mereka karena bagaimana hasil kajiannya soal amdal, parkir, keamanan , arus lalu lintas dan dagangan apa yang dijual disana,” tuturnya.(ita)