Habiskan Rp287 Juta, Proyek IPAL Tallo Terbengkalai

MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar menyayangkan satu proyek Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, terhenti lantaran kekurangan anggaran.
Proyek IPAL yang seharusnya sudah dapat difungsikan oleh masyarakat kini menjadi terkatung-katung.Bahkan proyek yang menelan angka jutaan rupiah harus menjadi terbengkalai diakibatkan gagal perencanaan termaksud dari segi anggarannya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Makassar, Rahman Pina, menuturkan, belum mengetahui pasti proyek IPAL komunal yang terletak di Kecamatan Tallo. Hanya saja sepengetahuannya, proyek tersebut sudah rampung dari tahun lalu dan tahun ini sudah difungsikan.
Akibatnya, legislator Fraksi Golkar ini sangat menyayangkan proyek Ipal Komunal terbengkalai padahal pekerjaan yang dianggarkan tahun 2016 hingga 2017 lalu. “Belum ku cek IPAL itu. Memang sayang kalau tidak selesai, hanya karena persoalan anggaran,” ungkapnya di DPRD Makassar, Kamis (17/5).
Karena itu, ia berjanji bakal mengecek proyek pembangunan tersebut ke Dinas PU Kota Makassar.”Dalam waktu dekat ini saya akan mengkonfirmasi ke Dinas PU apa permasalahan dari IPAL Komunal yang ada di Kaluku Bodoa, tidak boleh lempar tanggung jawab dan semua pengerjaan harus ada laporannya, disitu kita bisa cek ada permainan atau bagaimana,” janjinya.
Salah satu proyek Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Komunal di RT 11, RW 5, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo telah dianggarankan sebesar Rp287 juta dua tahun lalu, seharusnya rampung di tahun 2017 lalu.
Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, M Ansar mengatakan, untuk Proyek Ipal Komunal, Dinas PU telah menyerahkan pengelolaan dan dananya ke pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah dibentuk dari masyarakat sekitar wilayah tersebut.
Sehingga lanjut Ansar, Dinas PU Makassar tidak bertanggung jawab jika dikemudian hari ada proyek IPAL tersebut menjadi terbengkalai.”Tanya ke KSM kenapa bisa begitu, toh kita sudah serahkan dananya untuk dikelola secara swadaya dan dananya langsung masuk ke Kelompok masyarakat, jadi ketika ada masalah mereka yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu Dinas PU juga berjanji akan menurunkan Tim DPU untuk meninjau lokasi proyek IPAL tersebut dan meminta pertanggung jawab ketua KSM.”Mereka seharusnya yang disoroti karena mereka yang kelola langsung dananya. Kalau benar seperti itu kajadiannya dimana lokasinya supaya nanti tim DPU dapat meninjau lokasi pembangunan Ipal Komunal yang terbengkalai itu,” tuturnya.
Namun pernyataan lain disampaikan Ketua KSM Bahari, Asdar. Ia menyatakan bahwa proyek IPAL Komunal yang terbengkalai telah diserahkan dan proses kelanjutannya serta penyelesaiannya ada di Dinas PU Makassar.
“Lebih jelasnya mengenai Ipal Komunal bisa langsung ke DPU Makassar, sebab saya hanya diberikan langsung SK oleh RW, Intinya Dinas PU yang lebih tahu,” akunya.
“Memang kita menerima dua kali pencairan, pertama itu di tahun 2016 hanya sebesar Rp 100 juta lebih, kedua di tahun 2017 sebesar Rp 180 juta tapi itu juga belum selesai karena kurang dananya,” tutupnya.(ita)