MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengaku kecewa tiga tahun dilakukan uji coba penerapan smart parkir tetapi tidak juga diterapkan. Bahkan kini penerapan parkir yang berbasis teknologi dalam jaringan (daring) atau online itu gagal total.
Ketua Komisi B Bidang Keuangan DPRD Makassar, M Yunus mengatakan, sejak 2016 lalu upaya Pemerintah Kota Makassar dalam penataan perparkiran kelas dunia, dengan penerapan parkir yang berbasis teknologi tidak juga terlaksana.
“Kemarin waktu monitoring dan evaluasi dewan sempat mempertanyakan sejauhmana penerapan smart parking itu. Tapi mereka bilang uji coba, padahal itu sudah tiga tahun lalu dilakukan.Mau sampai kapan uji coba terus. Kenapa tidak terapkan saja langsung, terakhir kita dapat info itu katanya sudah gagal total, ini namanya buang-buang anggaran saja,” ungkapnya saat di DPRD Makassar, Selasa (26/6).
Lanjut Legislator Fraksi Hanura Makassar ini juga mengritisi kondisi yang kian hari penampakan parkir di sejumlah titik dalam Kota Makassar kian sembaraut dan tidak tertata lagi seperti dulu.
“Kalau tidak salah program smart parking dianggarkan sampai Rp120 juta untuk setiap 25 meter jarak kawasan parkir.Sedangkan yang disepakati kemarin untuk uji coba sebanyak 50 titik, ini artinya ada milliar uang terbuang percuma,” bebernya.
Belum lagi kata dia, dalih yang diberikan PD Parkir sangat banyak, mereka menyebutkan alat smart parkir yang berupa Hp merk Samsung J7 dan mesin pencetak struk dinilai tidak bagus.”Apanya yang tidak bagus, yang tidak bagus itu bukan alatnya tapi SDM PD Parkir ini yang tidak beres,” tegasnya.
Hal senada dikatakan legislator Fraksi Nasdem Makassar, Irwan Djafar.Irwan menegaskan, program smart parking seharusnya sudah menambah pedapatan asli daerah Kota Makassar.Tidak hanya itu, juga dapat meminimalisir parkir liar di Kota Makassar.
“Uji coba dengan satu titik dinilai tidak dapat dijadikan representasi dari semua titik yang ada.Ada ribuan titik parkir yang harusnya menambah PAD kita,” katanya.
Ia menyayangkan jika program ini gagal dijalankan, padahal telah mengorbankan anggaran yang sangat besar untuk merealisasikannya. Belum lagi, banyaknya parkir liar semestinya ditertibkan dengan sistem pembayaran berbasis teknologi.
“Jukir yang tidak memiliki alat transaksi berarti ilegal, dan perlu diimbau ke masyarakat agar tidak membayar uang tunai berapapun nilainya. Tapi ini percuma saja jika tidak diterapkan saat ini,” ucapnya.
Menyikapi kritikan dari dewan, Humas PD Parkir Makassar Raya, Sri Suhartini mengatakan, bahwa pihaknya menarik semua alat parkir daring lantaran tidak ada perkembangan berarti.”Untuk sementara kita kembali ke parkir konvensional, tapi tetap akan ada pengelolaan parkir secara daring tapi dengan sistem lain,” singkatnya.
Setiap Jukir Parkir Online ini diberikan fasilitas atau alat untuk digunakan yakni HP Samsung J7 yang berharga Rp 3,5 juta. Selain itu alat pencetak (Print) yang mengeluarkan struk alat bukti parkir online.(Ita)
