Rekayasa Jalan, Dishub Tunggu Koordinasi Kontraktor Tol Layang

MAKASSAR, BKM– Seluruh izin pembangunan jembatan layang tol dalam kota telah diterbitkan Pemerintah Kota Makassar. Adapun izin tersebut diantaranya adalah izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan kajian utilitas bangunan di bawah tanah untuk jaringan pipa dan kabel listrik.
Menurut Kepala Bappeda Kota Makassar, Hajidah Iriani Ridwan, pelaksanaan pembangunan tol dalam kota saat ini dapat kembali dilaksanakan.Di mana semua izin-izin yang wajib dimiliki pelaksana pembangunan telah lama diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar.
“Tidak ada koordinasi yang kami lakukan bersama pihak kontraktor atau pelaksana pembangunan terkait dengan progres pembangunan tol dalam kota. Kami pemerintah kota hanya membantu dalam menerbitkan izin-izinnya. Dan semua itu sudah kami lengkapi khususnya izin Amdal dan utilitas PDAm dan PLN karena itu wajib dimiliki,” kata Iriani, Selasa (3/7).
Sementara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Azis Sila mengaku masih menunggu penetapan gambar titik-titik ruas jalan sekitar Jalan AP Petta Rani yang akan dilakukan perubahan arah agar meminimalisir dan mencegah terjadinya kemacetan pada saat pelaksanaan pembangunan dimulai. Penetapan dikeluarkan Dirlantas Polda Sulsel bersama Polrestabes Makassar.
“Rekayasa lalu lintas tetap akan dilakukan untuk jalan-jalan sekitar Jalan AP Petta Rani. Hanya saja, itu mulai diterapkan pada saat pembangunan dimulai. Rekayasa lalu lintas tetapkan Dirlantas Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel dan ini yang masih kami tunggu,” kata Azis, Selasa (3/7).
Azis menambahkan, rekayasa lalu lintas sekitar Jalan AP Petta Rani memang harus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara yang melintas.
“Di hari-hari biasa saja Jalan AP Petta Rani sering macet, apalagi ketika ada pengerjaan disitu. Jadi memang ada rekayasa lalu lintas nanti. Belum ada gambaran titik-titik mana saja yang dilakukan rekayasa. Inilah yang masih kami tunggu dan terus koordinasi dengan Dirlantas,” tutupnya. (arf)