MAKASSAR, BKM– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan merilis lima daerah di Sulsel yang masih rendah tindak lanjut laporan keuangannya dari rekomendasi BPK RI.
Lima daerah dengan persentasenya yakni Jeneponto sebesar 53 persen, Tana Toraja 57,27 persen, Makassar 62 persen, Selayar 63,99 persen dan Takalar 64,95 persen.
Sementara daerah tertinggi penyelesaian rekomendasi diantaranya Luwu Timur 97,64 persen, Wajo 89,25 persen, Bulukumba 89,11 persen, Sidrap 88,89 persen dan Sinjai 88,42 persen.
Hal tersebut diketahui dari hasil rapat pemantauan tindak lanjut rekomendasi Pemeriksaan BPK RI Semester 1 tahun 2018, Selasa (10/7). Rapat ini untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari 25 entintas di Sulsel.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Widiyatmantoro mengakui, pihaknya telah mengingatkan daerah yang tingkat penyelesaiannya masih rendah. Bahkan setiap saat selalu melaksanakan komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Kita akan komunikasi kesulitan seperti apa, kami mengharapkan dan memantau saja sambil mengingatkan. Intinya harus ada yang ditindaklanjuti. Karena ini bisa mempengaruhi predikat opini pemeriksaan tahun berikutnya,” katanya.
Terkait rekomendasi yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, Widiyatmantoro menyebutkan pemda masih memiliki beberapa hari untuk menyelesaikan. Pemda sendiri memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina menjelaskan, pihaknya terus berupaya untuk menyelesaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Pemprov Sulsel sendiri memiliki persentase penyelesaian sekitar 70,07 persen, atau berada di posisi 17 dari 25 entitas di Sulsel.
“Itu karena semua rekomendasi yang ada sejak 2005 harus diselesaikan. Ini agak sulit, karena ada beberapa pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut sudah pensiun, pindah dan bahkan meninggal dunia,” ungkapnya.
Dirinya meminta setiap tim tindak lanjut yang dipimpin oleh wakil kepala daerah untuk bekerja maksimal dalam menyelesaikan rekomendasi yang ada. Dirinya berharap di tahun depan jumlah daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bertambah.
“Tahun ini sudah 20 daerah yang meraih WTP, memang tidak mudah untuk meraih opini tersebut. Saya dalam waktu dekat akan memanggil kembali OPD terkait rekomendasi yang belum diselesaikan,” pungkasnya. (rhm)
