MAKASSAR, BKM– Proyek pembangunan jalan Bypass Mamminasata hingga saat ini masih tersendat. Persoalannya terletak pada masalah pembebasan lahan. Proyek ini cukup mendapat perhatian serius di era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang. Namun, di masa transisi ini, pemprov nyaris mengabaikan.
Padahal tenggat waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersisa lima bulan lagi. Pekerjaannya sudah dikerjakan secara multiyears.
Menghadapi persoalan itu, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XIII berjuang agar proyek tersebut mendapat perpanjangan waktu.
Kepala Bidang Pembangunan BBPJN XIII, Rahman Jamil menjelaskan, saat ini pihaknya berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membicarakan persoalan tersebut.
“Saya sekarang (kemarin) ada di Kementerian PUPR. Sementara lagi minta untuk dilakukan perpanjangan ijin tahun jamaknya, ” ungkapnya via telepon kepada BKM, Selasa (24/7).
Saat ini, pekerjaan fisik masih pada tahap pertama dengan panjang jalan yang harus diselesaikan 13,75 km. Namun, progress pekerjaan masih berkisar 60 persen. Itupun pekerjaan tidak menembus akses alias terpotong-potong karena persoalan pembebasan lahan.
“Lahan yang berhasil dibebaskan spot per spot alias sepotong-sepotong, ” ungkapnya.
Untuk merampungkan sisa pekerjaan sekitar 40 persen, dipastikan tak bisa terkejar. Apalagi posisi pembebasan lahan hingga saat ini masih bersoal.
“Masih ada sekitar 154 bidang lahan yang belum dibebaskan. Sangat tidak mungkin bisa rampung hingga batas waktu yang telah ditentukan, ” tambah Rahman.
Ditambahkan, jika pusat dalam hal ini Kementerian PUPR memberikan kebijakan, diperkirakan butuh enam bulan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan proyek Bypass Mamminasata Tahap I tersebut. Tapi dengan asumsi, lahan untuk pengerjan jalan secara keseluruhan sudah harus bebas.
Secara keseluruhan, total panjang jalan yang akan dibangun pada proyek Bypass Mamminasata adalah 48,3 km.
Menyikapi kondisi beratnya penyelesaian proyek ini, BBPJN mewacanakan menjalankan skema menggaet pihak ketiga alias investor untuk terlibat dalam proyek tersebut. Artinya, Bypass Mamminasata disetting menjadi jalan tol jika memang kelanjutannya dibangun oleh swasta.
Sebenarnya, pembebasan lahan jalan lingkar ini masuk dalam usulan prioritas nasional yang akan dibiayai oleh APBN 2019 mendatang.
Hal itu diungkapkan Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Roni Dwi Susanto saat pelaksanaan Musrenbang Sulsel tahun 2018 di Hotel Clarion, Maret lalu. Alasannya, karena Bypass Mamminasata mendukung konektivitas antar wilayah dalam mengurangi kesenjangan antar daerah.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 02 Satker Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XIII Makassar, Marlin Ramli mengatakan jika Bypass Mamminasata itu rampung, maka akan menghubungkan Maros, Makassar dan Gowa. Proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp2,42 triliun untuk penyelesaian. Selain masalah anggaran, proses pembebasan lahan jadi faktor penghambat.
Total kebutuhan lahan tahap pertama 13,75 km sebanyak 546 bidang atau 599.316,02 meter persegi. Lahan yang sudah dibebaskan sampai dengan 2016 sebanyak 352 bidang atau 404.268,75 meter persegi. Total lahan yang belum dibebaskan 154 bidang dengan luas 152.079 meter persegi. (rhm)
