Dewan: Mutasi Bentuk Penyegaran Pejabat

MAKASSAR, BKM– Penyegaran jabatan dalam struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Makassar yang tidak lama lagi dilakukan Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto. mendapat respons positif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Abdi Asmara menuturkan, sangat mendukung jika wali kota ingin memutasi pejabatnya, untuk kelangsungan program-program pemerintah kota agar bisa maksimal.
Abdi juga mengusulkan menghadapi mutasi sebaiknya 40 persen pejabat pemkot dari dinas maupun perusda dilengserkan.
“Itu haknya pak wali kota melakukan mutasi. Kan Program pak wali kota ingin Makassar menjadi kota dunia. Untuk itu harus mengevaluasi penuh pejabatnya agar programnya bisa sesuai yang direncanakan dan bisa berjalan dengan maksimal,” ungkapnya.
Lanjut Ketua Fraksi Demokrat ini bahwa, memang sudah perlu melakukan mutasi jika pejabat yang dinilai kurang inovasi, lalai menjalankan tugasnya, dan menjadi beban di pemerintahan. Apalagi diakhir periode ini, belum mewujudkan visi misi wali kota, karena serapan anggaran masih minim.
“Pejabat seperti itu sebaiknya diganti saja masih banyak orang di pemerintahan yang mau bekerja dan membantu wali kota di dalam mewujudkan cita-cita dan harapan rakyat Kota Makassar. Apalagi, kita bisa lihat kinerja mereka sewaktu wali kota cuti itu, apalagi kinerja perusda,” bebernya.
Terlebih lagi, kata dia, wali kota sudah memiliki catatan kritis terhadap kinerja seluruh kabinetnya.”Mutasi itu harus segera dilaksanakan, pokoknya yang jadi beban dan tidak bisa melaksanakan program harus diganti,” tegasnya.
Hal senada dikatakan anggota DPRD Makassar lainnya, Amar Bustanul. Amar mengaku bahwa dewan akan setuju jika wali kota akan melakukan mutasi.”Kita dukung saja keinginan wali kota melakukan mutasi kalau memang kinerja SKPD masih kurang maksimal. Kami juga belum mendapatkan data SKPD mana saja kurang maksimal,” ujarnya.(ita)