MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menganggap, keberadaan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar sudah tidak produktif lagi.
Pasalnya, Dewan telah melakukan beberapa kali Penyertaan Modal kepada salah satu Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar ini, namun, belum pernah menghasilkan deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar, bahkan selali merugi.
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, H Yunus menjelaskan, BPR sudah beberapa kali mendapatkan penyertaan modal. Namun, tidak mendapatkan keuntungan sama seklai, bahkan merugi. Olehnya itu, akan meninjau lagi perusda tersebut, bahkan mengusulkan ada rekomendasi terhadap perusda tersebut.
“Sudah berapa kali kita kasi dana itu BPR, tapi tidak bisa dia kembangkan. Jadi, kalau kita kasi lebih besar lagi dan kita khawatirkan kita tidak dapat hasil dan merugi terus. Kalau BPD Sulselbar sudah jelas, kalau kita kasi 100 M kita bisa dapat deviden 46M,” jelasnya, saat rapat di ruang Banggar DPRD Makassar, Sabtu (28/7).
Bahkan Legislator Partai Hanura ini menilai, karena dianggap tidak produktif lagi, DPRD Kota Makassar sempat mewacanakan untuk membubarkan BPR Kota Makassar. Namun, pihaknya masih memberikan kesempatan.”Kalau kita kasih modal, merugi terus. Makanya kita tidak mau kasih lagi anggaran, bahkan kita pernah bilang kita bubarkan saja. Tapi kita kasi kesempatan dulu,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo mengungkapkan, di periode sebelumnya BPR pernah mendapatkan penyertaan modal sebesar sebesar Rp2,5 miliar, yang dianggarkan pada APBD Pokok 2017.Rp2,5 Miliar masuk di pokok. Kalau tidak salah itu periode lalu, sekitar 2013 atau 2012,” ungkapnya.
Ia juga menganggap, seharusnya BPR memiliki visi serta perencanaan yang baik. Hal tersebut diharapkan dapat menarik perhatian perusahaan swasta untuk melakukan kerjasama.
“Di harus pandai-pandai, makanya kenapa saya katakan bahwa orang yang di perusahaan daerah itu adalah orang yang visi yang jelas dan visioner. Sehingga, dia bisa melakukan pemetaan bagaimana caranya sehingga pihak luar itu bisa menanamkan saham ke BPR dan sudah jadi Perseroan Terbatas (PT),” ujarnya.
Namun, hingga saat ini ia belum melihat langkah yang dilakukan pihak BPR. Ia juga mengaku, sudah lama tidak melakukan rapat dengan BPR. Karena, Direktur Utama (Dirut) BPR sudah lama mengundurkan diri. Sehingga, ia berharap penggantinya nanti dapat melaksanakan tugas dengan baik. Agar, pihaknya bisa kembali memberikan penyertaan modal untuk dikelola BPR.
“Saya harap penggantinya itu betul-betul orang yang punya feeling usaha. Kalau sudah baik, kenapa tidak kita suntik lagi penyertaan modal ke sana,” ucapnya.
Selain itu, BPR juga bisa melakukan program untuk perhatian pihak swasta. Agar, dapat dikenal di kalangan pengusaha di Kota Makassar.”Mengajak berbagai pihak dalam rangka menjalin hubungan kerja sama. BPR juga bisa meramu program yang bisa menarik orang untuk menanamkan sahamnya. Kalau diam-diam, mana ada yang tertarik,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan, jika ia telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah SKPD dan perusda. Bahkan hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan untuk melakukan mutasi dan pergantian pejabat baik kepala SKPD maupun direksi di perusda.”Saya sudah melakukan evaluasi. Insya Allah dalam waktu dekat kita melakukan mutasi pejabat termasuk direksi perusda,” tegas Danny sapaan akrab wali kota.(Ita)
