MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel dalam pekan ini akan melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan daerah (Perusda) miliknya. Evaluasi itu dilakukan pasca munculnya berbagai sorotan yang mempertanyakan kinerjanya selama ini.
Saat ini, ada dua perusda milik Pemprov Sulsel yakni Perusda Umum dan Perusda Agribisnis.
Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Tautoto Tanaranggina mengatakan, pihaknya telah menyurati Perusda yang ada melalui leading sektornya yakni Biro Ekonomi.
“Harus ada evaluasi. Jangan jalan di tempat. Apalagi sudah banyak modal yang dimasukkan ke sana. Kita monitor terus,” ungkapnya, Senin (27/8).
Tautoto menyebutkan, selain evaluasi terkait keuntungan yang dihasilkan oleh Perusda. Pemprov juga akan melihat bagaimana manajemen perusahaan yang ada di dua perusda.
“Ada tahapan, pertama teguran kemudian dikasih tengak waktu. Kalau soal pembubaran tentu ada kajian, nanti kita lihat. Gubernur baru yang akan memutuskanberdasarkan laporan yang ada. Termasuk penambahan perusda dengan melihat potensi atau bisa menghasilkan uang,” ungkapnya.
Tautoto menyebutkan selain evaluasi terkait keuntungan yang dihasilkan oleh Perusda. Pemprov juga akan melihat bagaimana manajemen perusahaan yang ada di dua perusda.
“Ada tahapan, pertama teguran kemudian dikasih tengak waktu. Kalau soal pembubaran tentu ada kajian, nanti kita lihat. Gubernur baru yang akan memutuskanberdasarkan laporan yang ada. Termasuk penambahan perusda dengan melihat potensi atau bisa menghasilkan uang,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Selle Ks Dalle menyebutkan deviden dari Perusda yang diharapkan bisa menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak sesuai harapan. DPRD Sulsel mendesak agar kedua Perusda milik Pemprov itu segera dievaluasi kinerjanya.
“Akhir tahun lalu pernah kita bahas bersama mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Ternyata belum ada tindak lanjut. Nah, ini PR bagi Gubernur terpilih nantinya, harus fokus lihat kinerjanya, apakah perlu diperbaharui,” katanya.
Kata Selle, Perusda hingga kini memang masih menjadi beban bagi Pemprov. Keduanya belum produktif untuk menambah pundi-pundi PAD. Jauh dari harapan sebelumnya, terlebih untuk Perusda Agribisnis.
“Suntikan dana Rp7 miliar kalau tidak salah dua tahun lalu ternyata belum membuat Perusda Agribisnis produktif. Belum ada yang masuk ke kas daerah hingga kini. Dalam waktu dekat, kita bahas ini dalam rapat kerja,” tambahnya. (rhm)
