MAKASSAR, BKM– Di musim penghujan tahun ini, Kota Makassar masih dihantui genangan dan banjir. Pasalnya, sejumlah proyek termasuk pembangunan drainase belum juga berjalan atau realisasinya masih 0 persen.
Padahal, sesuai prediksi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah Makassar, Kota Makassar dan sekitarnya akan diguyur hujan pada awal November mendatang.
Menyikapi kondisi itu, Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kembali mengimbau Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar agar menggenjot pembangunan sejumlah drainase. Pasalnya, memasuki triwulan kedua sejumlah proyek pembangunan drainase belum juga dilelang dan serapannya 0 persen.
Diketahui, tahun ini pemerintah kota merencanakan pembangunan drainase di 112 titik di kota Makassar. Beberapa titik yang direncanakan, yakni drainase Pasar Terong, BTN Kodam III di Kelurahan Paccerakkang, Toa Daeng, Batua, dan Maccini Sombala. Pembangunan ini dianggarkan sebesar Rp19 miliar.
“Kalau realisasi dari PU sendiri masih rendah sekali. Baru rata-rata 20- 30 persen,” ungkap anggota Komisi C Bidang Pembangunan, Susuman Halim saat di gedung DPRD Makassar, Sabtu (1/9).
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika sejumlah pembangunan fisik terancam tak bisa diselesaikan hingga akhir tahun 2018, Sejumlah pembangunan fisik yang terancam, yakni betonisasi jalan dan pembangunan drainase.
“Kalau sudah masuk triwulan ketiga ini itu bisa ditingkatkan lagi. Karena kalau misalnya sampai di triwulan ketiga tidak bisa 60-70 persen, maka hampir pasti seluruh kegiatan sampai dengan akhir tahun itu tidak bisa seperti yang diharapkan,” bebernya.
Ia mengungkapkan berbeda dengan anggaran untuk pembangunan non-fisik, pembangunan fisik, jelasnya, membutuhkan waktu yang lebih panjang karena adanya proses tender. Karena itu, pihaknya berharap pembangunan fisik tersebut bisa diselesaikan hingga akhir tahun.
“Apalagi kalau pembangunan fisik, butuh proses tender. Kemudian masih banyak kendala teknis, masih ada yang dalam proses. Kami minta supaya bahwa seluruh kegiatan pembangunan itu bisa selesai di triwulan ketiga, sehingga seluruh pekerjaan bisa selesai akhir tahun,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi C lainnya, Irwan ST. Irwan mengungkapkan rata-rata SKPD baru berjalan normal realisasi anggarannya bulan April. waktu efektif pelaksanaan program baru sekira lima bulan. Karena itu ia memaklumi jika realisasi pembangunan fisik masih rendah.
“Kalau masih terhitung lambat, kita bisa memaklumi karena memang baru berjalan normal di bulan April itu. Karena ada sekitar empat bulan awal itu bisa dikatakan lost kegiatan,” ujarnya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini meminta pada Dinas PU untuk menyelesaikan program yang direncanakan tersebut hingga akhir tahun anggaran.”Ini kan berkaitan dengan layanan infrastruktur. bukan program yang bisa kita tahan-tahan atau dikurangi. Bahkan seharusnya kita tingkatkan. Yang perlu dilakukan adalah mendorong realisasi ini. Apa masalahnya? ULP, UPL, dll,” jelasnya.
Terkait pembangunan drainase yang menelan anggaran besar dalam pembangunan fisik, Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Drainase, Dinas PU Kota Makassar, Khaerudin mengatakan kontruksi drainasenya diubah, dari yang hanya pasang batu ke beton.
“Kita mau permanen kan drainase depan pasar. Kita mau pas rom terong tidak kelihatan kumuh,” katanya saat dikonfirmasi mengenai tender pembangunan drainase.
Rencananya panjang drainase itu 940 m dan lebar 80 cm, kedalaman satu meter. Hingga saat ini, proyek ini masih menunggu pemenang lelang. (ita)
