Rp100 M untuk Anggaran Tanggap Darurat

MAKASSAR, BKM — Pemprov Sulsel mengusulkan anggaran tanggap darurat yang cukup besar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun 2019. Anggaran itu disiapkan untuk penanggulangan bencana.
Pemprov sudah mengajukan usulan ke DPRD Sulsel untuk dibahas. Estimasi nilai sebesar satu persen dari APBD Sulsel.
Mengacu pada target sementara belanja KUA PPAS 2019 Pemprov Sulsel sekitar Rp10 triliun. Jika 1 persen disiapkan untuk dana tanggap darurat artinya sebesar Rp100 miliar dipakai jika ada bencana.
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah mengatakan usulan dana tanggap darurat ini telah diajukan ke DPRD Sulsel untuk dibahas bersama.
“Nanti saya akan membicarakan biaya tanggap darurat dengan DPRD Sulsel,” kata Nurdin Abdullah saat menerima Kepala Kantor SAR (Basarnas) Kelas A Makassar, Mustari di ruang kerja Gubernur, Selasa (16/10).
Mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menjelaskan, anggaran tanggap darurat akan digunakan ketika terjadi bencana, seperti menangani bencana gempa bumi, kebakaran, banjir, dan longsor.
“Kalau anggaran itu tidak digunakan akan menjadi SILPA, atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahunan Berkenan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Basarnas Makassar, Mustari, melaporkan terkait, kesiap-siagaan Basarnas dalam mengahadapi bencana dan juga terkait penanganan bencana gempa dan tsunami di Palu.
“Kami melaporkan terkait kesiapan dalam penanganan jika terjadi bencana alam dan antisipasi ke depan. Kami juga melaporkan terkait Palu, saat menerima laporan 19 personil kita langsung bergerak dan yang pertama masuk ke sana,” kata Mustari.
Untuk mengantisipasi kondisi cuaca ke depan juga dilaporkan perlu diantisipasi. Ia juga menyampaikan terkait rencana penempatan sarana helikopter di Basarnas Makassar, yang dinilainya urgent. Karena sejauh ini penempatannya di Basarnas Pusat.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel Syamsibar yang juga turut hadir menjelaskan, baik BPBD dan Basarnas hadir untuk membantu Gubernur dalam penanganan bencana.
“Basarnas dan BPBD serta intansi terkait memback-up terkait kebencanaan baik aspek kebencanaan penanganan darurat dan lain-lainnya,” paparnya.
Sulsel sendiri sebutnya, merupakan pintu kawasan timur Indonesia, sehingga terkait rencana penempatan heli dianggap tepat.
Mitigasi bencana juga dilakukan, sosialisasi terkait upaya antisipasi kepada masyarakat juga dilakukan. Serta pelatihan mitigasi bencana pada anak usia dini.
Ia menyampaikan, pembentukan brigade siaga bencana juga sementara dirancang untuk menberikan pelayanan dan BPBD Sulsel juga menjadi bagian di dalamnya. (rhm)