MAKASSAR, BKM– Plesiran atau jalan-jalan ke sejumlah negara di Eropa menjadi agenda yang dijadwalkan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto beserta rombongan menjelang penghabisan masa jabatannya tahun 2019.
Kepala Bagian Protokol Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, Muh Zuhur menjelaskan, kunjungan ke luar negeri yang bakal dilakukan wali kota masih sebatas wacana atau belum pasti. Dimana rencana itu masih perlu dimatangkan termasuk memastikan negara di bagian eropa yang ingin dikunjungi.
“Kunjungan ke negara eropa memang sudah menjadi agenda, tapi ini belum pasti pi. Masih mau dimatangkan lagi dan inilah yang sementara mau dibicarakan kalau pak wali sudah pulang dari Australia sebentar malam (kemarin),” jelas Zuhur, Kamis (1/11).
Menurut Zuhur, kunjungan yang dilakukan wali kota dan rombongannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Sesuai anggaran yang kini telah disediakan untuk perjalanan dan kunjungan kerja.
Adapun anggaran perjalanan atau kunjungan kerja untuk wali kota dan wakil wali kota di tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp1,7 miliar. Anggaran tersebut khusus untuk wali kota dan wakilnya, tidak termasuk dengan pegawai staf humas yang sering ikut dalam kunjungan.
“Anggarannya Rp1,7 miliar khusus untuk wali kota dan wakilnya. Dan anggaran itu tidak besar ji, lagian kalau ada sisanya juga dikembalikan ke kas negara. Kalau staf humas ada anggaran tersendirinya dan khusus,” tambahnya.
Menurutnya, anggaran perjalanan dan kunjungan kerja wali kota dan wakilnya di APBD Pokok 2019 tidak terjadi penambahan. Bahkan bisa saja anggarannya mengalami penurunan. Karena pemerintah kota tidak mau usulkan adanya penambahan anggaran kunjungan kerja.
“Kami tidak usulkan di pokok 2019 penambahan, bahkan mungkin saja nanti terjadi penurunan. Nanti dilihat saja apakah memang terjadi seperti itu,” tutupnya.
Menyikapi rencana tersebut Ketua Komisi B di Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Kota Makassar, HM Yunus mengatakan, tidak persoalkan kunjungan yang akan dilakukan wali kota ke luar negeri. Asalkan memiliki tujuan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan apalagi menggunakan APBD dalam kunjungan.
“Kunjungan kerja ke luar negeri itu tidak masalah asal tujuannya jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Ada undangan untuk hadir dari luar negeri juga harus ada. Tidak asal-asal kunjungan begitu saja,” sebutnya.
Adapun anggaran buat staf-staf seperti bagian humas yang ikut dalam kunjungan juga tidak masalah, asal itu menggunakan anggaran yang melekat di dinasnya atau tidak ikut serta menggunakan anggaran di wali kota dan wakil wali kota.
“Masing-masing dinas punya anggaran sendiri jadi itulah yang mereka gunakan jika kunjungan ke luar negeri. Di tahun ini, anggaran kunjungan kerja wali kota dan wakil wali kota sudah ada dan kami akan evaluasi untuk APBD Pokok 2019 apakah terjadi pemangkasan anggaran atau tetap,” pungkasnya. (arf)
